Hasil ini kemudian diputuskan dan dikuatkan melalui keputusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Desra Ediwan Anantanur – Dr. Adli meraih sekira 28 ribu suara berada di posisi ketiga.
Sementara, Ir Iriadi Dt Tumanggung – Agus Syahdeman yang menjadi kontestan yang masuk belakangan, hasil keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, secara spektakuler, meraih sekira 22 ribu suara.
Kontestasi Pilkada Kabupaten Solok 2020 yang penuh dinamika, memberikan perubahan besar bagi sejumlah kalangan. Jon Firman Pandu, yang sebelumnya adalah Ketua DPRD, digantikan oleh Dodi Hendra, legislator Gerindra peraih suara terbanyak se-Kabupaten Solok, dari Dapil 1. Renaldo Gusmal yang merupakan anak dari Bupati Solok dua periode (2005-2010 dan 2016-2021), Gusmal Dt Rajo Lelo, dilengserkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok.
Saat Pilkada, Gusmal disebut-sebut berada di barisan Nofi Candra – Yulfadri Nurdin, bukan di koalisi Gerindra-PAN, yang merupakan partai Renaldo Gusmal. Jabatan Renaldo, kemudian digantikan Ivoni Munir, dengan mekanisme perubahan kepengurusan di DPD PAN Kabupaten Solok.
Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu akhirnya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok pada 26 April 2021.
Ternyata, pelantikan tersebut tidak menjadi akhir dari polemik, justru sebaliknya, menjadi awal berbagai konflik di Kabupaten Solok.
Sehari sebelum dilantik, Epyardi dan tim kuasa hukumnya melaporkan Gusmal Dt Rajo Lelo ke Sat Reskrim Polres Solok Kota pada 25 April 2021. Hal ini, terkait persoalan utang Gusmal dan Yulfadri saat maju di Pilkada tahun 2015.
Bahkan, di masa kampanye Pilkada 2020, orang suruhan Epyardi Asda melakukan penyegelan terhadap rumah pribadi Yulfadri Nurdin yang berada di Kota Solok.
Sebagai politisi berlevel nasional dengan 3 periode di DPR RI (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019), ternyata Epyardi Asda setelah menjadi bupati, justru memunculkan lawan-lawan baru di Kabupaten Solok.
Terutama dengan para mantan bupati Solok, khususnya Gusmal Dt Rajo Lelo. Bahkan dengan Syamsu Rahim (Bupati Solok periode 2010-2015) yang ikut mendukung Asda-Pandu di Pilkada 2020. Bahkan, muncul kata populer dari mulut Syamsu Rahim; “Bupati bukan raja, jangan sampai terjadi chaos di Kabupaten Solok”.
