Patrolmedia, Jakarta – Pemerintah mengucurkan dana segar sebesar Rp 20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan tahun ini.
Seiring dengan kucuran dana tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas pelayanan medis kepada masyarakat segera ditingkatkan.
Pesan itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Pemerintah sudah menyetujui pencairan dana Rp 10 triliun plus Rp 10 triliun, jadi totalnya Rp 20 triliun tahun ini untuk BPJS Kesehatan. Harapan Bapak Presiden, pelayanan BPJS juga harus ditingkatkan,” kata Budi.
Budi mengungkap, Prabowo memberi sorotan khusus pada beberapa pembenahan layanan di lapangan.
Salah satunya adalah memangkas waktu tunggu pasien di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
“Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” kata Budi.
Soal kekhawatiran finansial BPJS Kesehatan, Budi memastikan ketersediaan anggaran dalam kondisi aman.
Kementerian Keuangan siap menjamin kepastian dana selama kualitas layanan ke masyarakat tetap terjaga.
Dana Ekstra di Luar Subsidi PBI
Ditempat yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, suntikan Rp 20 triliun ini merupakan dana tambahan (on top) di luar alokasi rutin Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 47 triliun untuk 96,8 juta warga kurang mampu.
“Suntikan dana Rp 20 triliun ini on top dari anggaran PBI. Dana ini segera dicairkan untuk mendukung kewajiban bulan ini dan bulan November, sehingga keuangan BPJS Kesehatan tetap terkelola dengan baik,” tutur Suahasil.
Dengan likuiditas yang terjaga, fasilitas kesehatan diharapkan bisa menerima pembayaran klaim secara rutin tanpa hambatan.
Saat ini, total peserta JKN telah mencapai 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan 80,6 persen.
Suahasil juga mengingatkan pentingnya prinsip gotong royong dan kedisiplinan warga membayar iuran.
Ke depan, pemerintah bakal merapikan data PBI berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar alokasi subsidi lebih tepat sasaran.
(Ipl)
