Kolombia Akan Tangkap Pemberontak yang Perang Berebut Wilayah Kokain

Kolombia
Polisi berpatroli di Tibu, Kolombia, Selasa, 21 Januari 2025, menyusul serangan gerilya yang menewaskan puluhan warga sipil dan memaksa ribuan orang mengungsi dari di wilayah mereka du Catatumb ke Venezuela. (Foto AP/Fernando Vergara)
Kolombia
Polisi berpatroli di Tibu, Kolombia, Selasa, 21 Januari 2025, menyusul serangan gerilya yang menewaskan puluhan warga sipil dan memaksa ribuan orang mengungsi dari di wilayah mereka du Catatumb ke Venezuela. (Foto AP/Fernando Vergara)

Patrolmedia.co.id, Bogota -:- Pemerintah Kolombia akan menangkap kelompok pemberontak yang berperang dalam memperebutkan wilayah produksi kokain di negara itu.

Kelompok bersenjata yang berperang itu adalah Tentara Pembebasan Nasional atau Ejército de Liberación Nacional (ELN) melawan pasukan pemberontak dari Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).

Melansir AP, Kamis (23/1/25), perang kedua kelompok separatis itu menyasar serangan terhadap warga sipil. ELN dan FARC berebut ingin menguasai wilayah perkebunan kokain yang berbatasan dengan Venezuela.

Sebelumnya, pada 2022 lalu Presiden Kolombia Gustavo Petro menangguhkan surat perintah terhadap komandan tinggi ELN, Israel Ramirez Pineda alias Pablo Beltran, sebagai upaya membujuk pemberontak berusia 60 tahun itu agar menyetujui kesepakatan damai.

Dari 31 pemimpin pemberontak, hanya Pablo Beltran sebagai Kepala negosiator ELN yang ditangkap atas perintah kantor kejaksaan agung pada Rabu (22/1).

Selain Bertran, Komandan Militer tertinggi kelompok tersebut, Antonio García, juga ditangkap.

Petro yang merupakan mantan anggota kelompok gerilya M-19 juga telah menangguhkan perundingan damai sebagai respons atas kekerasan yang dilakukan kedua kelompok pemberontak tersebut.

Setidaknya 80 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi di wilayah Catatumbo, Kolombia, dalam sepekan terakhir.

Pengungsian itu seiring meningkatnya pertempuran ELN melawan FARC.

Mereka kelompok gerilya yang sebagian besar bubar setelah menandatangani perjanjian damai pada 2016 dengan pemerintah.

Sebagian dari sekitar 18 ribu orang yang mengungsi, telah melarikan diri ke Venezuela.

Kedua kelompok bersenjata tersebut bertempur untuk menguasai rute narkoba strategis yang memicu lonjakan produksi kokain dari Kolombia dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak jelas apa yang mengganggu gencatan senjata yang rapuh antara kelompok-kelompok tersebut yang mengandalkan perdagangan narkoba untuk mendanai pemberontakan mereka.

Beberapa analis percaya bahwa ELN yang terinspirasi oleh revolusi Kuba itu, telah kehilangan kekuatan di benteng bersejarahnya di Kolombia timur laut, lantaran para pembangkang FARC memperluas pengaruh mereka.

Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu bahwa pemerintah tidak akan beristirahat sampai mereka bertanggung jawab atas kekerasan yang menewaskan warga sipil dan melanggar perjanjian damai 2016 dan warga sipil di wilayah Catatumbo yang diadili.

“Kami menolak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan ELN dan kelompok pembangkang,” kata Murillo.

“Pembunuhan terhadap para penandatangan perjanjian damai tidak dapat diterima, dan kami mengutuk keras kematian tersebut,” sambungnya.

Murillo mengatakan, pemerintah menangguhkan perundingan perdamaian dengan ELN karena perdamaian membutuhkan timbal balik, dan ia meminta masyarakat internasional untuk mendukung posisinya.

Menurutnya, Kolombia tidak meninggalkan perdamaian.

“Perdamaian terus menjadi komitmen utama kami,” kata Murillo.

Pejabat tinggi PBB di Kolombia, Carlos Ruiz Massieu juga mengutuk pertumpahan darah Catatumbo.

Menurutnya itu merupakan akibat dari serangan ELN oleh para pejuang yang melakukan perjalanan ke daerah, dimana kelompok bersenjata saingan berada.

Massieu menyebut pembunuhan tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan perdamaian itu sendiri.

Ia menegaskan kembali seruannya terhadap kelompok bersenjata untuk menghentikan semua tindakan yang membahayakan warga sipil.

“Termasuk para pemimpin masyarakat dan penandatangan perdamaian,” katanya.

Massieu menyampaikan kepada dewan, Catatumbo seperti banyak daerah di Kolombia, masih menunggu hasil perjanjian damai 2016.

Khususnya kehadiran negara yang komprehensif akan menghadirkan layanan publik, ekonomi yang sah, peluang pembangunan, dan keamanan.

“Dalam kekosongan kehadiran negara, kelompok bersenjata ilegal berjuang untuk menguasai wilayah dan sosial,” sebut Massieu.

“Pelaksanaan perjanjian damai merupakan inti dari solusi jangka panjang untuk mencegah dan menyelesaikan penyebab konflik bersenjata,” tambahnya.

 

Editor: M. Ichsan