Kepri rawan perdagangan orang
“Kepri punya posisi sangat strategis sebagai wilayah perbatasan dan pintu gerbang menuju luar negeri. Kondisi ini berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi kerawanan, salah satunya perdagangan orang,” kata Anom.
Anom menekankan, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan sua unsur terkait untuk memutus mata rantai mafia perdagangan manusia.
“Penanganan TPPO harus serius, terstruktur, dan melibatkan seluruh unsur terkait. Polda Kepri berkomitmen memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penindakan,” tegas jenderal bintang satu tersebut.
Anom menjelaskan strategi Polda Kepri tidak melulu soal penangkapan. Langkah pencegahan menjadi instrumen penting agar masyarakat tak terjebak dalam sindikat ini.
Polda Kepri juga menyiapkan langkah strategis dengan penegakan hukum tegas menindak aktor intelektual dan jaringan TPPO.
Selain itu juga mengambil langkah preventif: sosialisasi bahaya perdagangan orang.
Edukasi dan Pengawasan juga diperketat titik-titik rawan.
“Diharapkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kepri kian solid,” pungkasnya.
Pembina Yayasan Embun Pelangi, Benny Kusmaji, menegaskan pentingnya penyempurnaan sistem kerja demi menghadapi tantangan kejahatan perdagangan orang yang kian kompleks.
“Workshop ini untuk menyempurnakan pelaksanaan dan kinerja Gugus Tugas agar berjalan lebih efektif,” kata Benny.
Ia menjelaskan evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap berbagai aspek yang selama ini menjadi kendala.
Hasil dari evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar atau “cetak biru” untuk menyempurnakan langkah-langkah penanganan TPPO di sisa tahun 2026.
“Melalui forum ini dilakukan evaluasi terhadap berbagai aspek sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tahun 2026,” tambahnya.
(Kml/Ft)
