Gandeng Polisi hingga Pakar Lingkungan, FWB Bekali Puluhan Wartawan Jelang UKW

Forum Wartawan Batam
Sebanyak 36 wartawan mendapat sertifikat pelatihan dari FWB dalam pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup di Aston Batam Hotel & Residences, Jumat (20/11/2026). Foto: Ist)
Panbil Mall

Patrolmedia, ​Batam – Forum Wartawan Batam (FWB) menggandeng kepolisian hingga pakar lingkungan untuk melatih sekitar 36 pewarta dalam Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup.

Kegiatan ini digelar di Aston Batam Hotel & Residences, Jumat (20/11/2026), sebagai bekal menjelang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada Desember 2026 mendatang.

​Selain mendapatkan sertifikat, seluruh peserta dalam pelatihan bertema ‘Jurnalisme Lingkungan dan Penegakan Hukum’ ini juga disiapkan tiket ikut UKW.

Para pemateri yang dihadirkan berasal dari Ditreskrimsus Polda Kepri, praktisi jurnalistik investigasi, Perhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (PTALI) Kepri, serta praktisi hukum.

Ketua Panitia Pelatihan, Iwan Fajar, mengatakan kegiatan ini khusus untuk meningkatkan profesionalisme wartawan saat meliput isu lingkungan.

​”Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta semakin paham menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dalam mengawal persoalan lingkungan. Wartawan harus menyajikan informasi berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta menjunjung tinggi kode etik,” kata Iwan.

​Ditempat yang sama, Ketua Umum Forum Wartawan Batam, Rudiarjo Pangaribuan, bersama Sekretarisnya, Alisyahman Saragih dan Bendahara Endang Agustin, menekankan pentingnya fungsi kontrol sosial pers.

“Kita berharap kapasitas wartawan semakin terasah saat mengawasi kebijakan maupun aktivitas industri yang berpotensi merusak alam dan merugikan warga” kata Rudiarjo.

Dibekali Jurus Investigasi hingga Bukti Ilmiah

Untuk menunjang kompetensi peserta, pelatihan dibagi ke beberapa sesi materi mendalam sebagai berikut:

​Sinergi Hukum dan Investasi: 

Ps. Panit 1 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri, Ipda Rafi Arya Yudhantara, membuka sesi dengan menyoroti tekanan pembangunan terhadap pesisir dan hutan di Batam.

Ia menilai berita yang akurat justru meningkatkan kepercayaan investor karena mendorong kepastian hukum dan investasi berkelanjutan.

​Teknik Investigasi: 

Praktisi jurnalistik investigasi, Sholihul Abidin, melatih peserta melakukan penelusuran mendalam dan independen.

Wartawan diingatkan untuk tidak bergantung pada satu sumber, wajib memverifikasi dokumen, serta memberikan ruang hak jawab.

Regulasi dan Pembuktian Ilmiah: 

3 pemateri dari PTALI Kepri membedah aspek teknis lingkungan.

Emerson Tarihoran mengulas aturan mulai dari UU Nomor 32 Tahun 2009 hingga dokumen izin seperti AMDAL.

Ir. Dendi Purnomo mendorong jurnalis mengejar siapa pengambil kebijakan dan pihak yang diuntungkan di balik kerusakan alam.

Sementara Dina Iriana memapar pentingnya uji laboratorium (sampling) air, udara, dan tanah sebagai bukti ilmiah yang sah.

​Bedah Kewenangan Khusus di Batam

Pada sesi penutup, praktisi hukum Diki Zukriardi membedah rumitnya tata kelola lingkungan di Batam yang melibatkan 4 instansi sekaligus yakni Pemerintah Pusat, Pemprov Kepri, Pemko Batam, dan BP Batam.

Mengacu pada Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025, Kepala BP Batam memang berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan di dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Namun, Diki menegaskan status kawasan khusus tidak menghapus kewajiban perlindungan lingkungan, dan proyek yang sesuai tata ruang belum tentu layak secara ekologis.

​”Kepastian hukum harus berjalan bersama kepastian ekologis. Data lingkungan adalah dasar verifikasi, bukan vonis,” tegas Diki.

​Sebagai bekal liputan di lapangan, Diki merumuskan 6 pertanyaan dasar yang wajib diuji wartawan sebelum menulis berita lingkungan.

“6 pertanyaan itu tentu untuk memastikan lokasi dan status ruang, mengecek dasar izin, mengidentifikasi pejabat berwenang, menghitung daya dukung alam, memantau pengawasan, serta menagih tanggung jawab pemulihan kerusakan,” ujarnya.

 

Editor: Erwin Syahril