Patrolmedia, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS).
Sanksi tegas ini diberikan lantaran ia terbukti terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Putusan tersebut diambil usai Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Presisi 3 Lantai 2 Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Sidang berlangsung maraton selama 9 jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan memeriksa 9 saksi termasuk 1 saksi meringankan berinisial DR yang diajukan pihak pelanggar.
“Hasil putusan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar EHS, pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa malam.
Menyesal tapi Ajukan Banding
Dalam persidangan terungkap, Irjen Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan jahat berupa penyadapan ilegal memakai akses dan peralatan teknologi milik Polri secara tidak profesional serta melanggar prosedur.
Atas putusan pemecatan itu, Eko Hadi mengajukan banding walau sempat mengaku menyesal di ruang sidang.
“Atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding pada malam ini,” jelas Trunoyudo.
Nantinya, permohonan banding akan diproses lewat pembentukan komisi banding sesuai mekanisme Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Setelah sidang etik rampung, Eko langsung dikembalikan ke Mako Brimob untuk menjalani proses pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Kompolnas Pastikan Sidang Kredibel
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut mengawasi jalannya sidang dari pagi hingga sore memastikan seluruh tahapan berlangsung transparan dan kredibel.
Menurutnya, hak-hak terduga pelanggar untuk membela diri maupun menghadirkan saksi meringankan telah diberikan secara proporsional.
“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai aturannya dan Kompolnas menganggap kredibilitasnya terjaga. Walaupun banding, tadi ada juga ucapan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar,” kata Choirul Anam.
Jadwal Sidang Terduga Pelanggar Lain
Selain Eko Hadi, Polri juga menyinggung kelanjutan proses etik terhadap terduga pelanggar lain berinisial LSP, yang disebut masih berstatus jenderal bintang 4 aktif, serta pendalaman peran sosok berinisial TK.
Trunoyudo menyebut sidang etik terhadap LSP dijadwalkan berlangsung pekan depan setelah sempat tertunda karena faktor kesehatan.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap TK masih terus didalami secara berkesinambungan oleh tim pemeriksa Propam Polri.
Penindakan tegas ini diklaim sebagai wujud komitmen program “Bersih ke Dalam” yang dicanangkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, sekaligus menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Polri yang melanggar hukum tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
(Iyn/EN)























