Aset Advokat Terduga Korupsi Tol Bengkulu-Taba Penanjung Disita
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kali ini, penyidik Kejati Bengkulu melakukan penyitaan terhadap satu unit rumah mewah milik seorang advokat yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung. Penyitaan aset ini dilakukan pada Selasa, 16 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian negara.
Sebelumnya, Kejati Bengkulu telah menetapkan status tersangka dan menahan advokat bernama Hartanto. Kasus ini sendiri telah menjerat empat orang sebagai tersangka, dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 4,1 miliar. Penyitaan aset berupa bangunan dan tanah ini berlokasi di Jalan Mahakam, Perumahan Bumi Rafflesia Blok B7 Nomor 12A, Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu.
Proses penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, tim penyidik memasang plang penyitaan di lokasi aset tersebut sebagai tanda bahwa rumah mewah itu kini berada di bawah pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
“Kami melakukan penyitaan rumah pribadi milik salah satu tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu-Taba Penanjung,” ujar Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Bengkulu, David Palapa Duarsa, melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, yang didampingi oleh Tim Penyidik, Nixon Lubis.
Peran Advokat dalam Dugaan Korupsi
Tersangka Hartanto, yang berprofesi sebagai advokat, diduga mendampingi sembilan warga terdampak pembangunan (WTP) proyek tol dalam proses negosiasi dan pembayaran ganti rugi. Total dana yang dialokasikan untuk ganti rugi kesembilan warga tersebut diperkirakan mencapai Rp 15 miliar.
Namun, dalam proses pelaksanaan ganti rugi tersebut, tim penyidik menemukan adanya ketidakberesan. Hasil penelusuran mendalam yang dilakukan oleh Kejaksaan menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan masuk ke rekening pribadi tersangka Hartanto. Indikasi ini memperkuat dugaan keterlibatan advokat tersebut dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Kerugian Negara dan Tersangka Lainnya
Perhitungan sementara dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu menaksir kerugian negara akibat kasus ini mencapai angka Rp 4,1 miliar. Angka ini merupakan akumulasi dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prosedur dan diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang serta manipulasi data.
Kasus ini tidak hanya melibatkan advokat Hartanto. Pihak Kejaksaan juga telah menetapkan beberapa tersangka lain yang diduga memiliki peran dalam tindak pidana korupsi ini. Di antaranya adalah:
- Ahadiya Seftiana: Mantan Kepala Bidang di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Hazairin Masrie: Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Toto Suharto: Pihak dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Keterlibatan berbagai pihak dari instansi yang berbeda ini menunjukkan kompleksitas kasus dan kemungkinan adanya konspirasi dalam modus operandi yang dilakukan. Tim penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dan mencari kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan korupsi ini.
Proses Hukum dan Upaya Pengembalian Aset
Penyitaan aset merupakan salah satu langkah penting dalam proses hukum tindak pidana korupsi. Tujuannya tidak hanya untuk menyita barang bukti, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara. Dengan disitanya rumah mewah milik advokat Hartanto, Kejati Bengkulu menunjukkan komitmennya untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, bahkan jika melibatkan profesional hukum.
Proses selanjutnya adalah menunggu putusan pengadilan terkait aset yang disita. Jika terbukti bersalah, aset tersebut dapat dilelang untuk kemudian dikembalikan kepada kas negara. Kejati Bengkulu berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dirugikan negara dapat dikembalikan.
Masyarakat Bengkulu menyambut baik langkah tegas yang diambil oleh Kejati Bengkulu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap korupsi akan terus dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada pembangunan di daerah.























