KPK dan Kemensos Bahas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, akan mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/5). Rencananya, ia akan tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 10.00 WIB. Pertemuan ini rencananya akan berupa audiensi terjadwal yang membahas kerangka pencegahan korupsi khususnya terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkup Kementerian Sosial (Kemensos).
Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan dalam rangka memperkuat kolaborasi antara KPK dengan pihak-pihak terkait. “Untuk kegiatan audiensi terjadwal akan dilakukan Jumat pagi, sekitar pukul 10.00 ya,” ujarnya.
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah program Sekolah Rakyat, yang menjadi leading sector dari Kemensos. KPK telah melakukan kajian terkait program tersebut sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. “Di mana sebelumnya kami juga sudah menyampaikan bahwa KPK juga sudah masuk ke dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait dengan program sekolah rakyat,” jelas Budi.
Fokus pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Budi menegaskan bahwa tim dari KPK akan mendengarkan seluruh informasi terkait program tersebut, khususnya proses pengadaan barang dan jasa yang sedang menjadi sorotan. Salah satu contohnya adalah harga sepatu pelajar yang mencapai Rp 700 ribu per pasang. “Tentu akan menjadi pengayaan bagi tim untuk meng-capture bagaimana seluruh proses bisnis dalam program tersebut. Jika memang dalam tahapan-tahapan itu ditemukan ada potensi atau peluang terjadinya tindak pidana korupsi, maka dengan kerangka pencegahan ini harapannya bisa kita mitigasi, kita cegah sejak dini,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa KPK bersifat terbuka dalam kerangka pencegahan dan siap bekerja sama dengan pihak mana pun. “Saat berbicara pencegahan KPK tidak bisa sendiri, butuh sinergitas dengan para pemangku kepentingan lainnya,” imbuhnya.
Penjelasan Menteri Sosial tentang Harga Sepatu
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan soal polemik harga sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang sempat viral di media sosial. Pengadaan sepatu tersebut disebut memiliki harga hingga Rp 700 ribu per pasang untuk siswa di semua jenjang, mulai dari SD hingga SMA, yang memunculkan kecurigaan publik karena dinilai terlalu mahal.
Gus Ipul menegaskan bahwa anggaran pengadaan sepatu tersebut telah disusun sejak 2025. Program yang berkaitan dengan pengadaan tersebut juga telah berjalan, serta melalui proses audit oleh BPKP dan BPK. “Setiap temuan-temuan tentu akan segera kami tindaklanjuti sebagai catatan agar tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
Proses Pengadaan Sesuai Prosedur
Gus Ipul juga menekankan bahwa proses pengadaan sepatu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab, mulai dari survei hingga audit, guna memastikan anggaran digunakan secara tepat. “Dalam pengadaan sepatu ini, untuk siswa Sekolah Rakyat, tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu,” jelasnya.
Berikut rincian spesifikasi serta perbandingan harga penganggaran sepatu pada program Sekolah Rakyat:
Sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Siswa
Penganggaran: Rp 700.000/pasang (termasuk kaos kaki)
Realisasi: Rp 640.000/pasangSepatu Pakaian Dinas Harian (PDH) SD
Penganggaran: Rp 700.000/pasang
Realisasi: Rp 590.000/pasangSepatu Pakaian Dinas Harian (PDH) SMP dan SMA
Penganggaran: Rp 700.000/pasang
Realisasi: Rp 610.000/pasangSepatu Olahraga Guru dan Siswa
Penganggaran: Rp 500.000/pasang
Realisasi: Rp 447.000/pasangSepatu PDH Guru
Penganggaran: Rp 700.000/pasang
Realisasi: Rp 625.000/pasangSepatu Harian SD
Penganggaran: Rp 500.000/pasang
Realisasi: Rp 250.000/pasangSepatu Harian SMP dan SMA
Penganggaran: Rp 500.000/pasang
Realisasi: Rp 300.000/pasang
