Rapat Pleno TPAKD 2026: Memperluas Akses Keuangan di Seluruh Wilayah Papua Tengah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat, terutama di daerah pelosok. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026. Acara strategis ini berlangsung di Hotel Mahavira II, Auri, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, pada Kamis (7/5/2026).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak penting yang memiliki peran dalam pengembangan sistem keuangan di wilayah tersebut. Di antaranya adalah Penjabat (Pj) Sekda Papua Tengah, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, serta para pimpinan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hadir juga unsur Forkopimda Papua Tengah, yang menunjukkan adanya kesepahaman kolektif dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.
Peran Penting TPAKD dalam Meningkatkan Akses Keuangan
Dalam sambutannya, Pj Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, menekankan bahwa rapat pleno ini bukan hanya agenda rutin, tetapi merupakan langkah krusial untuk memperkuat akses keuangan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa TPAKD memiliki peran vital dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga masyarakat adat.
Silwanus mengatakan bahwa tantangan utama pembangunan di Papua Tengah adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. “Padahal, akses keuangan adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi lokal, dan memangkas kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.
Fokus Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Selain itu, Pemprov Papua Tengah menetapkan fokus pembangunan bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan koperasi. Silwanus menegaskan bahwa beberapa poin penting harus menjadi pedoman TPAKD dalam menjalankan program kerja setahun ke depan. Salah satunya adalah perluasan jangkauan layanan keuangan agar dapat menembus daerah terisolir, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Kemudian, ia juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. “Perlu dilakukan peningkatan literasi terhadap masyarakat agar mereka tidak hanya diberi akses, tetapi juga dapat cakap dalam mengelola keuangan secara bijak,” tambahnya.
Harapan untuk Program Kerja yang Konkret
Melalui rapat pleno ini, Silwanus berharap lahir rumusan program kerja yang konkret dan aplikatif. TPAKD diharapkan mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan penyedia jasa keuangan.
“Kita ingin memastikan program ini bukan hanya kebijakan di atas kertas, melainkan motor penggerak untuk mewujudkan Papua Tengah maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.
Langkah Kolaboratif untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Dengan adanya rapat pleno ini, diharapkan akan tercipta koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa layanan keuangan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan begitu, ekonomi lokal bisa tumbuh secara berkelanjutan, dan kesenjangan antarwilayah dapat diminimalisir.
TPAKD diharapkan menjadi wadah yang efektif dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, harapan besar terbuka untuk mewujudkan visi Papua Tengah sebagai daerah yang mandiri dan sejahtera.
