Ringkasan Berita:
- Gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai Jakarta, Selasa (30/6/2026).
- Demonstrasi dipusatkan di Gedung DPR, Patung Kuda, dan PN Jakpus.
- Mahasiswa menuntut penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, penghentian program MBG dan Koperasi Merah Putih, evaluasi APBN, serta menolak militerisme di ranah sipil.
- Polisi siagakan 1.231 personel untuk pengamanan
– Gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai Jakarta pada Selasa (30/6/2026).
Sejumlah elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat dijadwalkan menggelar demonstrasi di beberapa titik, di antaranya depan Gedung DPR/MPR RI, kawasan Patung Kuda, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang berlangsung sepanjang Juni 2026 di berbagai daerah, seperti Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan kota lainnya.
Dalam berbagai aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, evaluasi penggunaan APBN, hingga penolakan terhadap militerisme di ranah sipil.
Aksi Digelar di Sejumlah Titik Jakarta
Pada hari ini, aksi unjuk rasa akan diawali oleh Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara yang dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan.
Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Sementara itu, Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia juga akan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Gambir.
Demonstrasi di lokasi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB.
Selain dua titik tersebut, aksi juga akan dilakukan oleh Relawan Peduli Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Aksi itu dijadwalkan dimulai sejak pukul 09.00 WIB.
“Pukul 09.00 WIB unjuk rasa dilakukan oleh Relawan Peduli Nadiem di PN Jakpus,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2026).
Ribuan Personel Gabungan Disiagakan
Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.231 personel gabungan.
Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian demonstrasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan kepolisian juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi aksi.
Pengalihan arus kendaraan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta jumlah massa yang mengikuti demonstrasi.
Seiring adanya sejumlah aksi unjuk rasa di pusat ibu kota, kepolisian mengimbau masyarakat agar menghindari ruas jalan di sekitar lokasi demonstrasi untuk mengurangi potensi kemacetan.
“Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan,” kata Iptu Erlyn.
Masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Senayan, Gambir, maupun Jakarta Pusat diharapkan menyesuaikan rute perjalanan dan memantau informasi lalu lintas guna menghindari kepadatan kendaraan selama aksi berlangsung.
Demo di Berbagai Wilayah RI
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6/2026). Mereka menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun lokal yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Pantauan di lokasi, massa aksi tiba di Kantor DPRD Buleleng sekitar pukul 10.50 Wita dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa bendera organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Di halaman depan gedung DPRD, mahasiswa membentangkan spanduk besar bertuliskan “#Indonesia Butuh Perubahan” dan “Buleleng Butuh Kepastian” sebagai simbol penyampaian aspirasi.
Selain itu, mereka juga membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap berbagai persoalan, seperti bertuliskan “Titik Nol Elit Jalan Sulit” dan “MBG Elit Gaji Guru Sulit”.
Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian, Satpol PP, serta Pecalang yang berjaga di sejumlah titik sekitar Kantor DPRD Buleleng untuk memastikan demonstrasi berlangsung aman dan kondusif.
Mahasiswa Soroti Kesejahteraan Guru dan Program MBG
Dalam orasinya, perwakilan PMII, Nurhayati, menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang dinilai belum menjadi prioritas pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi muda, namun kesejahteraan tenaga pendidik masih jauh dari harapan.
Nurhayati bahkan menyinggung kecilnya penghasilan guru honorer dengan istilah “gaji guru imut-imut” yang disambut sorakan peserta aksi.
Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi meminta pelaksanaannya diperbaiki.
“Guru seharusnya dapat fokus menjalankan tugas pendidikan, bukan ngurus ompreng,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar anggaran MBG benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
“Pastikan setiap rupiah untuk MBG itu sampai ke anak-anak sesuai anggarannya. Kalau anggarannya dikorupsi, bukan hanya anggarannya yang dikorupsi, tetapi juga gizi anak-anak,” tegasnya.
Selain pendidikan, Nurhayati juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Ia mengapresiasi penataan kawasan Titik Nol Singaraja, namun meminta pemerintah tidak mengabaikan kondisi infrastruktur di desa yang masih banyak mengalami kerusakan.
Menurutnya, jalan desa yang rusak setiap hari dilalui pelajar, guru, dan masyarakat sehingga perlu segera mendapat perhatian.
Ketua HMI Buleleng, Didit Kurniadin, mengatakan aksi tersebut digelar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dinilai belum terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini lebih banyak berpihak kepada pemodal dan elite politik dibandingkan masyarakat.
Didit menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk sektor pendidikan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka putus sekolah dapat ditekan.
Ia juga menyesalkan tidak hadirnya satu pun anggota DPRD Buleleng menemui massa aksi.
“Kita sudah berteriak dengan lantang, tetapi tidak didengarkan oleh wakil rakyatnya. Kritik itu bukan kesalahan, kritik adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang,” tegasnya.
Mahasiswa berharap dapat bertemu langsung dengan Ketua DPRD Buleleng untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Selain itu, Didit mempertanyakan tindak lanjut aspirasi yang pernah disampaikan Aliansi Cipayung Plus Buleleng pada tahun sebelumnya.
Ia memberikan waktu selama satu pekan kepada DPRD Buleleng untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, mahasiswa berencana kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Buleleng membawa 12 tuntutan yang terdiri dari tujuh isu nasional dan lima isu lokal.
Pada tingkat nasional, mahasiswa mendesak pemerintah menegakkan Pasal 33 UUD 1945, menyediakan 19 juta lapangan kerja, membersihkan kabinet dari menteri yang dinilai tidak berkompeten, merombak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menolak revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup, memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, hingga menghentikan kriminalisasi terhadap ruang sipil.
Sementara untuk Buleleng, mahasiswa menuntut transparansi proyek Bandara Bali Utara, penanganan krisis ekologi di TPA Bengkala, penghentian kebijakan pajak yang dinilai memberatkan UMKM dan pelaku usaha kedai kopi lokal, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan drainase, serta perlindungan lahan subak dari alih fungsi.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan maupun anggota DPRD tidak dapat menemui massa aksi.
Menurutnya, ketidakhadiran para legislator bertepatan dengan Hari Purnama sehingga sebagian besar mengikuti kegiatan keagamaan.
Meski demikian, Toya memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng.
“Kami selaku Sekretariat DPRD tentu akan menyampaikan semua tuntutan atau aspirasi yang telah adik-adik sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pimpinan dan anggota DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Belasan mahasiswa dari Universitas Ibn Khaldun (UIKA) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Senin (29/6/2026) sore. Demonstrasi sempat diwarnai ketegangan setelah seorang anggota polisi diduga memukul mahasiswa menggunakan topi saat aksi berlangsung.
Aksi tersebut juga berdampak pada arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Polisi menutup sementara ruas jalan dan mengalihkan arus kendaraan selama demonstrasi berlangsung.
Setelah aksi berakhir sekitar pukul 18.00 WIB, jalan kembali dibuka dan arus lalu lintas kembali normal.
Massa Berusaha Merangsek ke Arah Istana Bogor
Selama aksi berlangsung, para mahasiswa berupaya bergerak menuju depan Istana Bogor untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Namun, langkah massa dihalangi aparat kepolisian yang telah berjaga di lokasi.
Di barisan terdepan terlihat sejumlah polisi wanita (Polwan) membentuk barikade untuk menahan laju massa.
Situasi kemudian memanas ketika terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian.
“Revolusi, revolusi, revolusi,” teriak mahasiswa sambil terus mendorong barisan polisi.
Polisi Diduga Pukul Mahasiswa Pakai Topi
Di tengah aksi saling dorong tersebut, seorang anggota polisi pria diduga terpancing emosi.
Ia kemudian memukul seorang mahasiswa menggunakan topi sebanyak dua kali sebelum akhirnya ditarik oleh anggota polisi lainnya.
“Woi woi,” teriak mahasiswa.
Mahasiswa yang berada di lokasi mengaku tidak menerima tindakan tersebut dan berteriak akan membuat laporan polisi atas dugaan pemukulan yang terjadi saat demonstrasi.
Bawa Tujuh Tuntutan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa UIKA membawa tujuh tuntutan yang mereka nilai penting untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.
Adapun tujuh tuntutan yang disampaikan yakni:
- Mencabut dan mengevaluasi secara menyeluruh Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat serta mengancam supremasi sipil dan demokrasi.
- Menghentikan segala bentuk pelemahan demokrasi, pembungkaman kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, serta penyempitan ruang sipil.
- Menstabilkan harga BBM dan kebutuhan pokok serta menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite.
- Menghentikan pemborosan APBN dan mengembalikan prioritas anggaran kepada sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana amanat konstitusi.
- Melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara transparan, independen, dan berbasis kepentingan publik.
- Menegakkan meritokrasi serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa pandang bulu.
- Menjalankan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
Aksi demonstrasi berakhir pada pukul 18.00 WIB. Meski sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dan aparat, situasi akhirnya kembali kondusif setelah massa membubarkan diri dan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman kembali dibuka.
