– Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menilai keberhasilan kebijakan pemerintah ditentukan oleh kualitas kebijakan, komunikasi yang efektif, serta tingkat kepercayaan publik. Menurutnya, perubahan lanskap digital membuat pemerintah perlu menerapkan pola komunikasi yang lebih adaptif agar kebijakan dapat dipahami sekaligus dipercaya masyarakat.
“Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan. Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya,” ujar Wamen Nezar di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (15/7).
Nezar menjelaskan, masyarakat kini memperoleh informasi dari berbagai kanal digital sehingga pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Bahkan, konten yang dibuat kreator digital kerap bersaing dengan informasi resmi pemerintah.
“Sekarang sumber informasi itu tersebar. Masyarakat tidak perlu menunggu media untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu menunggu humas menulis press release. Begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses. Mereka juga membuat kontennya sendiri dan mengunggahnya ke media sosial. Kadang-kadang versi yang dihasilkan digital creator bersaing dengan informasi resmi pemerintah,” jelas Wamen Nezar.
Ia mengatakan tantangan komunikasi pemerintah semakin besar karena algoritma media sosial lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen dibanding fakta. Kondisi tersebut memicu polarisasi dan fenomena post-truth di ruang digital.
“Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi inilah yang kemudian membingkai cara kita melihat persoalan dan menafsirkan realitas. Konstruksi realitas itu dibentuk bukan karena pengalaman kita langsung, tetapi dimediasi oleh platform media sosial. Kita berhadapan dengan satu fenomena post-truth,” ungkap Wamen Nezar.
Karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang cepat, terbuka, empatik, dan berbasis dialog untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Yang harus kita kejar sekarang adalah reclaiming the trust. Bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan publik. Kita harus mengelola percakapan. Pola komunikasinya tidak bisa elitis, tetapi harus empatik. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan publik itu sangat penting,” tegas Wamen Nezar.
Selain itu, Nezar menilai teknologi seperti social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini dapat dimanfaatkan untuk memantau percakapan publik sekaligus mengantisipasi krisis komunikasi, termasuk ancaman deepfake berbasis AI.
“Kita bisa menggunakan social listening untuk menangkap kata kunci yang sedang dibicarakan di media sosial. Kita membaca analisis sentimen karena teknologi sangat membantu untuk itu. Kita juga bisa membuat early warning terhadap percakapan publik yang mungkin berdampak dan melakukan monitoring terhadap potensi krisis. Tantangan lain adalah penerapan artificial intelligence. Ada banyak deepfake yang muncul dan itu dapat mengacaukan lanskap komunikasi kita,” paparnya.
Nezar menambahkan, berbagai negara telah menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi komunikasi pemerintahan. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperkuat komunikasi kebijakan.
“Di Inggris, mereka membuat Government Communication Service, di mana setiap kebijakan dimulai dari audience, kemudian ada insight, memotret behavior change terhadap satu isu, lalu mengukur level trust dari informasi yang disampaikan. Di Taiwan ada digital democracy. Di Estonia juga ada digital government. Saya kira kita bisa belajar banyak dari sana,” ujar Wamen Nezar.
Ia juga menegaskan bahwa kejujuran dalam menyampaikan data merupakan syarat utama membangun kepercayaan publik. Menurutnya, humas pemerintah memiliki peran penting sebagai penerjemah kebijakan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
“Public trust hanya bisa kita dapatkan kalau kita jujur dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah karena itu akan merusak trust. Peran strategis pranata humas bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penerjemah kebijakan dan penjaga jembatan antara negara dan warga,” pungkas Wamen Nezar.
