Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden keenam Republik Indonesia, baru-baru ini berbagi pandangannya mengenai berbagai tantangan signifikan yang pernah dihadapi bangsa ini selama masa kepemimpinannya. Salah satu momen paling berkesan yang ia ungkapkan adalah guncangan krisis keuangan global pada tahun 2008, sebuah peristiwa yang sempat menggetarkan sendi-sendi perekonomian di seluruh dunia.
SBY mengakui bahwa Indonesia tidak luput dari dampak gejolak global tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah kala itu berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui serangkaian langkah strategis. Upaya ini meliputi penerapan kebijakan fiskal yang hati-hati, serta penguatan koordinasi antarlembaga dalam perumusan kebijakan.
“Ketika krisis keuangan global melanda pada 2008, Indonesia tidak kebal terhadap dampaknya. Namun kita mampu bertahan karena menjaga kepercayaan, kehati-hatian fiskal, permintaan domestik, dan koordinasi kebijakan yang baik,” ujar SBY saat memberikan pidato dalam acara Proficient di Perbanas Institute, Jakarta, pada Selasa, Juni 2026.
Pengalaman pahit menghadapi krisis tersebut, menurut SBY, memberikan pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa pasar tidak semata-mata menilai kondisi ekonomi hanya berdasarkan data dan indikator makro semata. Di tengah ketidakpastian yang melanda, kredibilitas pemerintah dan kualitas tata kelola pemerintahan justru menjadi faktor penentu yang sangat krusial.
“Kita belajar bahwa kredibilitas sangat penting. Di masa ketidakpastian, pasar tidak hanya mendengarkan angka-angka, tetapi juga kualitas tata kelola,” tegasnya.
Selain krisis finansial global, SBY juga tak lupa menyinggung tragedi dahsyat tsunami Aceh pada tahun 2004. Bencana alam tersebut menjadi ujian berat bagi Indonesia, tidak hanya dalam hal fisik tetapi juga dalam memulihkan aspek kemanusiaan. Ia mengenang bahwa proses pemulihan Aceh tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur fisik yang hancur lebur, namun juga pada upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat yang hilang akibat trauma, serta menciptakan fondasi perdamaian yang berkelanjutan.
“Rekonstruksi juga tentang memulihkan martabat, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan perdamaian. Pembangunan menjadi berkelanjutan ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut,” kenang SBY dengan nada haru.
Tantangan Ekonomi Global Kontemporer dan Beban Utang Negara Berkembang
Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengalihkan perhatiannya pada lanskap ekonomi global yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia mengamati adanya tren fragmentasi yang semakin menguat di tingkat global. Perdagangan internasional kini tidak lagi semata-mata didorong oleh pertimbangan efisiensi ekonomi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika dan faktor geopolitik.
Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi menghadirkan dua sisi mata uang: peluang sekaligus tantangan dalam bentuk persaingan antarnegara yang semakin ketat. Kondisi multifaset ini, menurut SBY, turut menambah tekanan yang signifikan terhadap keuangan publik, terutama bagi negara-negara berkembang.
“Ekonomi global menghadapi fragmentasi. Perdagangan tidak lagi hanya didorong oleh efisiensi, tetapi juga oleh geopolitik. Teknologi menjadi sumber produktivitas sekaligus arena persaingan. Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik,” ungkapnya.
Salah satu poin krusial yang disorot oleh SBY adalah semakin besarnya proporsi anggaran negara berkembang yang dialokasikan untuk pembayaran utang. Ironisnya, hal ini terjadi di saat kebutuhan pendanaan untuk berbagai sektor strategis justru terus meningkat pesat.
“Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim terus meningkat,” jelas SBY.
Menghadapi situasi global yang kompleks ini, SBY berpendapat bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unik bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya agar Indonesia tidak serta merta meniru mentah-mentah model pembangunan yang telah diadopsi oleh negara-negara maju.
“Dalam situasi global seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur yang ditempuh negara maju. Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, SBY menambahkan bahwa arah pembangunan Indonesia harus senantiasa menjaga keseimbangan yang harmonis antara pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kepentingan sosial masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, keterbukaan terhadap dunia luar harus selalu diiringi dengan keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan nasional.
“Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkelanjutan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia,” pungkas SBY, merangkum visi pembangunan ideal bagi bangsa.
