Pandangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti sosok Dino Patti Djalal sebagai seorang diplomat yang memiliki pengalaman luas dan rekam jejak yang sangat mumpuni di kancah internasional. Pernyataan Anies ini mengemuka setelah Dino Patti Djalal melontarkan kritik terkait intensitas dan anggaran kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Anies, jejak langkah Dino dalam dunia hubungan internasional tidaklah singkat, melainkan telah terbentang selama puluhan tahun. “Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat,” tegas Anies melalui sebuah unggahan di platform X pada Selasa, 2 Mei 2026.
Anies mengenang pertama kali mengenal Dino sejak masa-masa perkuliahannya. Ia bercerita, kala itu ia mendengar tentang seorang pemuda dari Indonesia yang dengan berani tampil dalam sebuah debat di BBC World. Dalam debat tersebut, pemuda itu berhadapan langsung dengan diplomat senior Ramos Horta, pada saat Indonesia tengah menghadapi sorotan tajam dari komunitas internasional.
“Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya,” kenang Anies.
Beberapa tahun kemudian, ketika Anies tengah menempuh program doktoral di Chicago, takdir kembali mempertemukannya dengan Dino. Pada kesempatan tersebut, Dino hadir untuk memberikan penjelasan mengenai situasi diaspora Indonesia pasca-tragedi 11 September, dengan menampilkan ketenangan diplomatik yang sulit ditiru oleh banyak orang.
Lebih jauh lagi, Anies, yang juga merupakan calon presiden dalam Pemilihan Umum 2024 lalu, tak lupa memuji inisiatif Dino dalam menggagas Kongres Diaspora Indonesia pada tahun 2012. Acara tersebut berhasil mengumpulkan para diaspora Indonesia dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya itu, pada periode yang sama, Dino juga mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), sebuah wadah penting dalam diskusi kebijakan luar negeri.
“Menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam,” puji Anies, menegaskan kualitas Dino Patti Djalal.
Kritik Terhadap Kunjungan Luar Negeri Presiden
Sebelumnya, Dino Patti Djalal secara spesifik menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dino mencatat bahwa selama menjabat sebagai presiden, Prabowo menghabiskan rata-rata satu dari setiap enam harinya di luar negeri. Hal ini membuatnya tidak heran jika muncul pandangan bahwa perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan tidak lazim.
Menurut pandangan Dino, gaya diplomasi yang ditempuh dengan intensitas perjalanan tinggi seperti itu dinilai tidak efisien. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ujar Dino dalam sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal.
Kritik yang dilontarkan oleh Dino ini sontak menarik perhatian publik, terutama setelah reaksi dari pihak pemerintah terhadap kritik tersebut dinilai kurang akomodatif. Salah satu pernyataan yang paling disorot datang dari Sekretaris Kabinet, Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya.
Melalui sebuah video klarifikasi yang berdurasi 6 menit 44 detik, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa segala kelebihan biaya yang timbul dari kunjungan luar negeri Presiden, yang melebihi anggaran negara, sepenuhnya ditanggung oleh kantong pribadi Prabowo Subianto.
Namun, dalam video klarifikasi tersebut, Teddy juga menyentil rekam jejak Dino Patti Djalal yang hanya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama kurang lebih tiga bulan. “Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” tutur Teddy dalam video yang diunggah di akun @sekretariat.kabinet pada Selasa, Juni 2026.
Pernyataan Teddy ini sontak menuai banjir kritik dari berbagai kalangan. Banyak pengguna internet yang menilai ucapan Teddy yang menekankan masa jabatan tiga bulan Dino terkesan merendahkan seorang diplomat berpengalaman. Alih-alih fokus pada substansi kritik yang disampaikan Dino, pernyataan Teddy justru dianggap mengalihkan perhatian dan terkesan menyerang pribadi.
Menimbang Efektivitas Diplomasi dan Anggaran
Fenomena ini mengangkat kembali diskusi penting mengenai efektivitas diplomasi, terutama dalam konteks kunjungan luar negeri oleh kepala negara. Kunjungan semacam ini memang memiliki tujuan strategis, mulai dari memperkuat hubungan bilateral, menjajaki peluang kerja sama ekonomi, hingga menyuarakan kepentingan nasional di forum internasional. Namun, di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk setiap kunjungan tidaklah sedikit.
Penting untuk mempertimbangkan apakah intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi sebanding dengan hasil yang dicapai. Apakah setiap perjalanan memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti dari kritik Dino Patti Djalal.
Dino, dengan latar belakangnya sebagai diplomat senior, tentu memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk diplomasi dan bagaimana cara mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kritiknya bukan sekadar komentar biasa, melainkan refleksi dari pengalaman dan analisis mendalam terhadap praktik hubungan internasional.
Sementara itu, respons dari pihak pemerintah yang menekankan bahwa biaya pribadi ditanggung oleh Presiden menunjukkan adanya upaya untuk meredakan kekhawatiran publik terkait penggunaan anggaran negara. Namun, cara penyampaian respons tersebut, seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Kabinet, justru menimbulkan polemik baru dan dianggap kurang bijak dalam merespons kritik yang konstruktif.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana kritik terhadap kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti anggaran negara dan diplomasi, dapat berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas. Hal ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan subtantif dari pihak pemerintah ketika merespons masukan dari publik, agar tidak terkesan defensif atau meremehkan pihak yang menyampaikan aspirasi.
