Kondisi Kelangkaan BBM di Wilayah Pesisir Pelalawan
Wilayah pesisir Kabupaten Pelalawan kini sedang menghadapi masalah besar dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi. Dua minggu terakhir, masyarakat kesulitan memperoleh BBM seperti pertalite dan biosolar. Hal ini terjadi di beberapa kecamatan seperti Kuala Kampar dan Teluk Meranti, serta sekitarnya.
Kelangkaan BBM ini berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, hingga nelayan. Mereka harus mengurangi aktivitasnya karena tidak bisa memperoleh bahan bakar yang cukup. Bahkan, jika ada yang menjual, harganya sangat mahal. Sebotol BBM bisa mencapai Rp 30 ribu, jauh di atas harga eceran tetap (HET) yang biasanya hanya Rp 10 ribu per liter.
“Kalaupun ada yang jual ketengan, harganya mahal. Sebotol sampai Rp 30 ribu,” ujar Rizaldi (44), warga Kuala Kampar kepada sumber berita, Selasa (12/5/2026). Ia menyebutkan bahwa sulitnya mendapatkan BBM subsidi telah dirasakan sejak dua pekan lalu. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengurangi aktivitas mereka.
Warga yang ingin ke kebun untuk panen kelapa harus mencari minyak terlebih dahulu agar bisa melangsir hasil panen ke pengepul. Begitu juga dengan petani yang sebelumnya setiap hari bekerja di sawah, kini hanya melakukan aktivitas tersebut satu kali atau dua kali dalam seminggu. Sementara para nelayan yang mencari ikan harus membeli BBM dengan harga tinggi agar mesin robbin penggerak sampan bisa beroperasi.
Tantangan Geografis Wilayah Pesisir
Kondisi ini semakin parah mengingat letak geografis wilayah pesisir Pelalawan yang penuh tantangan. Wilayah ini memiliki akses yang sulit, sehingga distribusi BBM menjadi lebih rumit. Meski demikian, kemarin sudah mulai ada pasokan BBM di SPBU. Namun, antrian langsung panjang karena lama tidak ada pasokan.
Warga di Teluk Meranti juga mengeluhkan hal serupa tentang kelangkaan BBM. Meskipun selama ini masyarakat terbiasa membeli pertalite dengan harga di atas HET, yaitu antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per botol 1,2 liter, mereka tetap membelinya karena kebutuhan yang mendesak.
“Warga tetap beli kalaupun lebih mahal, selama ini segitu juga. Permasalahan BBM tak ada alias langka. Duit ada, tapi minyak tak ada yang jual,” kata Zulkifli (38).
Upaya Pemerintah Daerah
Nasib yang sama dirasakan oleh penduduk desa di sekitar Sungai Kampar maupun wilayah perbatasan lainnya. Meskipun harga BBM subsidi hampir sama dengan non subsidi, kondisi ini masih dianggap lumrah selama stok minyak tersedia.
Kondisi kesulitan BBM di wilayah pesisir Pelalawan telah dibahas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dengan Pertamina saat rapat koordinasi pekan lalu. Pemda meminta Pertamina memastikan pasokan ke SPBU yang ada di pesisir secara rutin dan tepat waktu sesuai kuota yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak sempat terjadi kelangkaan, mengingat kondisi geografis yang sulit dijangkau.
“Kita juga mengajukan penambahan sub penyalur BBM subsidi di desa-desa yang sulit dijangkau. Jadi tak perlu lagi ke desa lain yang ada SPBU atau penyalurannya,” terang Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan Pelalawan, Hanafie.
Dengan penambahan sub penyalur BBM subsidi di wilayah pesisir, warga akan mendapatkan minyak dengan harga murah dibandingkan sebelumnya. Selain itu, ketersediaan stok BBM lebih terjamin yang berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin lancar tanpa kendala.
“Kita sudah siapkan surat dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nampaknya Pertamina merespon baik waktu rapat kemarin. Mudah-mudahan segera disetujui,” tandas Hanafie.
Selain menunggu permohonan penambahan sub penyalur disetujui, Diskoperindag juga selalu berkomunikasi dengan Pertamina terkait distribusi BBM ke wilayah Kuala Kampar dan Teluk Meranti secara reguler. Sehingga pasokan tidak tersendat dan kelangkaan dapat diatasi dengan baik.
