Kritik terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai bahwa minimnya usulan mitigasi kebencanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 adalah sebuah kegagalan. Menurut anggota Komisi V DPRD NTT, Kasmirus Kolo, bagian ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kasmirus menyatakan bahwa perencanaan terkait bencana alam harus diberikan perhatian serius. Hal ini mengingat NTT sering dilanda berbagai jenis bencana. Ia menyoroti bahwa ketiadaan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana akan sulit diatasi tanpa pendanaan yang jelas.
“Jika tidak ada alokasi anggaran, mau ambil uang dari mana? Karena itu, usulan dari 100 lebih masyarakat tersebut, penanggulangan bencana harus diprioritaskan,” ujarnya pada Kamis, (7/5/2026).
Menurut dia, urusan kebencanaan tidak boleh diabaikan. Mitigasi risiko bencana harus direspons dan dicermati oleh pemerintah. Ketua Fraksi NasDem DPRD NTT itu juga menyebutkan bahwa seringkali usulan dari masyarakat hilang di tingkat atas.
“Desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, mereka bisa memangkas di sana, muncul di Kabupaten hanya sebagian saja. Usulan itu mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan elit. Ini kelemahan kita dalam perencanaan,” ujarnya.
Kasmirus menambahkan bahwa rumusan perencanaan sering kali dibuat berdasarkan pandangan pejabat. Padahal, dampak yang terjadi nantinya justru langsung dirasakan oleh masyarakat bawah. Ia mendorong agar perencanaan tidak lagi dilakukan dari tingkat atas, tetapi sebaliknya.
Usulan dari masyarakat, kata dia, harus diakomodir. Sebab, dalam berbagai pengalaman masyarakat sering mengeluh bahwa usulan yang sudah disampaikan tidak kunjung direalisasi.
“Dalam zaman iklim seperti ini, pemerintah perlu mendengar suara masyarakat dari bawah. Pemerintah juga harus transparan, kenapa ini diloloskan atau tidak, supaya diketahui,” katanya.
Perhatian Gubernur NTT terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyatakan bahwa perubahan iklim, krisis iklim, dan ancaman bencana menjadi tantangan bagi NTT. Untuk itu, pembangunan ke depan perlu memperhatikan keseimbangan ekologis melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Demikian juga dengan pengelolaan sampah dan limbah secara keberlanjutan. Melki mengingatkan tentang penguatan ketahanan pangan dan air serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
“Saya minta agar, kita semua memantau betul sumber air. Tiap bulan kalau boleh di cek. Karena kita menghadapi ancaman iklim yang serius, jadi sumber air saat kritis sumber air bisa kita pastikan bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, urusan pertanian,” ujarnya ketika membuka Musrenbang RKPD tahun 2027 tingkat Provinsi di Hotel Aston Kupang, Kamis.
Aspirasi Pembangunan di Tingkat Desa
Dalam forum tersebut, total ada 125 usulan aspirasi pembangunan yang menyasar sektor layanan dasar. Sebarannya ada di 104 Desa/Kelurahan di Provinsi NTT. Sementara aspek kebencanaan dan transportasi laut hanya sebagian kecil yang mengusulkan.
