Kritik terhadap Wacana Penghapusan Program Studi yang Tidak Relevan dengan Kebutuhan Industri
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Azwar, menyampaikan kritik keras terhadap wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, pendekatan yang menganggap perguruan tinggi hanya sebagai pemasok tenaga kerja industri merupakan residu dari pemikiran kolonial.
Azwar menegaskan bahwa pola pikir ini sejatinya bertentangan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas. Ia menyoroti bahwa pendidikan yang hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri adalah warisan dari masa penjajahan. Dalam acara podcast Banyak Tanya di YouTube, ia menjelaskan bahwa pada masa kolonial Belanda, pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja penjajah, bukan untuk mencerdaskan masyarakat pribumi.
Pendidikan Kolonial dan Tujuannya
Dalam penelitian Elizabeth Graves, Azwar menyebut bahwa setelah Belanda menang atas Kaum Paderi pada 1837, pemerintah kolonial mulai mendirikan banyak lembaga pendidikan modern di Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk menopang kebutuhan industri Belanda di Tanah Air. Mereka membutuhkan sumber daya manusia, tetapi tidak mungkin mendatangkan tenaga kerja dari Eropa. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mendidik kaum pribumi.
“Maka pasca 1837 banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan modern versi Belanda di Sumatera Barat. Tujuannya adalah menyuplai tenaga kerja. Mereka butuh juru tulis, orang yang paham hitungan dagang, dan seterusnya,” jelas Azwar.
Menurutnya, pendidikan saat itu tidak dimaksudkan untuk mencerdaskan pribumi, melainkan untuk memenuhi kebutuhan kolonial. Hal ini menjadi dasar kritik Azwar terhadap wacana penghapusan program studi yang dinilai tidak relevan dengan industri.
Masalah dalam Pendekatan Industri
Azwar juga menilai gagasan pembubaran program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri merupakan “kesadaran semu”. Ia menilai hal ini berpotensi menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan. Menurutnya, anggapan bahwa seluruh lulusan perguruan tinggi harus terserap oleh industri tidak realistis, terutama di Indonesia yang memiliki jumlah kampus sangat besar.
“Saya berani taruhan, kalau kita ikuti pola pikir seperti itu bahwa semua lulusan perguruan tinggi harus relevan dengan dunia industri, saya yakin industri pun tidak akan bisa menampung semua lulusan perguruan tinggi, apalagi di Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai, banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta membuat mustahil seluruh lulusan diarahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu, Azwar menyebut wacana ini sebagai kesadaran semu yang berpotensi merusak sistem pendidikan.
Perlu Penyikapan Serius
Azwar menegaskan bahwa jika wacana ini dijadikan kebijakan kementerian, maka akan menjadi bencana besar bagi dunia pendidikan. Ia menyarankan agar pihak terkait mempertimbangkan pendidikan sebagai proses yang lebih luas, bukan hanya sekadar pemasok tenaga kerja industri.
“Saya terus terang melihat gagasan-gagasan tersebut, wacana-wacana itu, tentu saja sangat prihatin. Yang pertama perlu kita garis bawahi adalah kalau ini adalah gagasan pribadi, saya pikir silakan. Tapi kalau ini sudah menjadi kebijakan kementerian, saya pikir ini adalah bencana besar bagi dunia pendidikan kita,” tegasnya.
Dengan demikian, Azwar menyerukan pentingnya melihat pendidikan sebagai bentuk pengembangan individu yang lebih utuh, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan industri.
