Dr Tifa Soroti Banjir
Ia juga menuntut menyetop total proyek ekstraktif yang dianggap memperparah banjir, termasuk aktivitas tambang batubara di Sumsel, tambang emas di Sumut, serta proyek jalan tambang dan food estate yang menembus kawasan resapan air.
Tak hanya menuntut penghentian, dr Tifa juga meminta pemulihan hutan dan DAS dilakukan secara nyata, bukan sekadar seremoni tanam pohon atau proyek pencitraan.
“Bukan program tanam pohon untuk publikasi. Pemulihan harus diwajibkan, dipantau publik, dan dibiayai oleh pemilik konses,” ucapnya.
Dalam dokumen poin ke 8, ia juga menyinggung soal perlindungan hukum bagi warga yang selama ini menggugat kerusakan lingkungan.
dr Tifa menyebut warga kerap dibungkam, padahal mereka bukan musuh negara.
“Musuhnya adalah kebijakan yang merusak ruang hidup warga,” sebut Dr Tifa.
Transparansi penuh juga menjadi tuntutan. dr Tifa meminta pemerintah membuka peta izin, peta tambang, peta konsesi, serta dokumen AMDAL tanpa sensor.
Ia menilai publik berhak mengetahui siapa yang menguasai tanah tempat mereka tinggal.
Menurut dr Tifa, banjir Sumatera harus menjadi titik balik. Jika pemerintah tak melakukan pembenahan struktural, ia memperingatkan bahwa bencana serupa hanya tinggal menunggu giliran.
Rakyat hanyut, hilang, terbawa banjir. Tinggal nama. Apakah ini salah satu agenda)? tanya Dr Tifa dalam nada sinis.
Ia mengingatkan, dokumen tuntutan publik bukan sekadar dibaca, tapi untuk dijalankan.
Dokter Tifa juga mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ia minta tidak menjadikan bencana ini sebagai “konten belaka”.
(Iwn/EN)
