Patrolmedia, Jakarta -:- Anggota DPR RI, Obon Tabroni mengkritik keras PT Yamaha Music pecat Ketua dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) secara sepihak.
Obon juga menyayangkan sikap PT Yamaha Music Manufacturing Asia yang telah melaporkan Ketua dan Sekretaris PUK tersebut ke polisi.
“Kita bicara soal perusahaan besar, perusahaan multinasional yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia,” kata Obon saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (11/3), dilansir dari FraksiGerindra.
“Yamaha dikenal dengan pemodal besar dengan penjualan yang fantastis, malah memperlakukan buruhnya secara tidak manusiawi,” sebutnya dengan nada kesal.
Obon menilai Yamaha Music pecat 2 karyawan tersebut merupakan dugaan praktik union busting atau menghancurkan serikat pekerja.
Tindakan tersebut, lanjutnya, tidak hanya melanggar hak pekerja, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menegaskan pemecatan itu bukanlah kasus biasa, mengingat yang diberhentikan adalah pemimpin serikat pekerja yang selama ini berjuang membela hak buruh.
“Ini bukan soal pekerja biasa, tetapi seorang Ketua dan Sekretaris PUK yang sedang memperjuangkan hak-hak pekerja lainnya. Mereka justru dipecat,” tegasnya.
Menurut Obon, tindakan Yamaha berbahaya karena dapat menjadi preseden bagi perusahaan lain untuk melakukan hal serupa.
“Jika perusahaan sebesar Yamaha bisa melakukan itu, bayangkan jika perusahaan lain yang lebih kecil juga mengikuti jejak yang sama. Ini bisa menimbulkan dampak yang luar biasa,” sebut Obon.
Ia juga memperingatkan pemecatan oleh Yamaha dapat memicu reaksi luas dari pekerja dan serikat buruh di seluruh Indonesia.
Untuk itu, Obon mendesak pemerintah segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan segera mengirimkan perwakilan ke Bekasi agar kasus tersebut tak berlarut-larut.
“Saya harap pemerintah tidak tinggal diam. Kirimkan wakil secepatnya ke Bekasi untuk memastikan proses ini tidak berlarut-larut,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat mencegah eskalasi konflik agar hubungan industrial antara buruh dan perusahaan tetap kondusif.
Editor: M. Ichsan
