Patrolmedia, Sinjai – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan BUMN untuk mengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kerja sama ini dilakukan agar fasilitas KNMP dikelola profesional, ekonomi bergerak, dan nelayan makin sejahtera.
Kesepakatan itu ditandai lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9/2026).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi masyarakat bawah.
Lewat program ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan bertindak sebagai pembeli (offtaker) hasil tangkapan nelayan.
”Infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry (Menteri Koperasi) memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” kata Trenggono.
KKP dan Kementerian Koperasi juga akan berbagi data, melatih SDM, memperkuat modal koperasi, hingga mempercepat pembentukan KDKMP di wilayah pesisir.
Sementara itu, SKB menugaskan PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk mendampingi koperasi dalam mengelola bisnis dan memperluas pasar hasil perikanan.
Hingga tahun 2025, KKP telah membangun KNMP di 100 titik, di mana 65 di antaranya sudah mulai diuji coba. Program ini ditargetkan terus meluas hingga mencapai 5.000 desa nelayan di seluruh Indonesia pada tahun 2029.
”100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Kami akan survei langsung ke wilayah pesisir dan pulau kecil untuk cek kebutuhan nelayan,” ujar Trenggono.
Editor: Fatmi
