Mantan Menko Polhukam Mahfud MD Mengungkap Masalah Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan fakta baru terkait pengelolaan anggaran yang dinilai tidak efektif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam wawancara yang diadakan di kanal YouTube Forum KEADILAN TV pada Jumat (24/4/2026), Mahfud menyampaikan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG justru digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan utamanya.
Mahfud, yang juga sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UII, menjelaskan bahwa dari total anggaran triliunan rupiah yang dikeluarkan untuk MBG, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk bahan pangan. Ia menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, hanya Rp34 miliar yang dialokasikan untuk membeli makanan, sementara sisanya digunakan untuk biaya mobil, kaos, dan peralatan makan lainnya.
“Ini sangat boros,” tegas Mahfud dengan nada tajam. Ia menilai bahwa ketidakefektifan penggunaan anggaran ini bertentangan dengan kondisi di lapangan, di mana banyak masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan akses makanan bergizi.
Kritik Terhadap Pengelolaan Anggaran
Mahfud menyoroti adanya ketidaksesuaian antara laporan pusat dengan realitas di lapangan. Ia menyebutkan dugaan kasus keracunan massal serta distribusi bahan pangan yang tidak tepat sasaran. Bahkan, ia mempertanyakan klaim bahwa MBG telah membeli 19 ribu sapi, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di daerah.
“Laporannya besar, tapi realitasnya tidak terlihat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa masalah serius dalam tata kelola program ini harus segera diperiksa dan diperbaiki.
Di sisi lain, Mahfud mengapresiasi jika benar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan perubahan tata kelola MBG agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin di wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun, ia menekankan bahwa perubahan kebijakan harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.
Masalah Budaya Pemborosan
Selain itu, Mahfud juga menyentil praktik pemborosan anggaran yang dinilai sebagai budaya “brutal” dan berpotensi menular dari pusat ke daerah. Ia menilai bahwa fenomena hedonisme pejabat daerah turut memperburuk persepsi publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Meski demikian, Mahfud mengakui bahwa program MBG tetap memiliki dampak positif bagi masyarakat miskin. Banyak warga yang merasakan manfaat langsung dari program ini, meskipun kualitas tata kelola masih menjadi persoalan utama.
“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegasnya. Mahfud berharap agar pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga konsisten melakukan reformasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Tantangan Reformasi Polri
Selain isu MBG, Mahfud juga mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini ‘tertahan’ di Istana. Meskipun dokumen setebal 8 buku dan 10 dokumen hasil kerja tim ahli sudah rampung sejak Februari, Presiden Prabowo Subianto belum juga menjadwalkan pertemuan resmi untuk menerima laporan tersebut.
“Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan kirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal,” ungkap Mahfud.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Polri yang sudah mulai menjalankan salah satu poin rekomendasi, yakni penghapusan sistem ‘titip-titipan’ dalam rekrutmen Akpol.
“Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan politik,” katanya.
