Patrolmedia, Jakarta – KPK tengah menyelidiki dugaan praktik korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung. Salah satu temuan awal yang disorot, ada indikasi tanah milik negara dijual kembali ke negara sendiri.
“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025), dilansir dari Antara.
Menurut Asep, lahan-lahan tersebut semestinya tak perlu dibayar karena sudah menjadi aset negara.
Namun, dalam praktiknya, lahan itu justru dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pasar.
“Kalau pun itu kawasan hutan, seharusnya bisa dikonversi dengan lahan lain, bukan dijual lagi,” tegas Asep.
KPK menduga transaksi janggal itu terjadi saat proses pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional tersebut.
“Kalau pembayarannya wajar, tentu tidak akan kami perkarakan. Tapi kalau mark up dan tidak wajar, apalagi tanahnya milik negara, ya harus dikembalikan uangnya ke negara,” ujarnya.
Asep menegaskan, nilai uang yang diduga dikorupsi bukan kecil. “Ini bukan jumlah sedikit, tapi uang besar. Karena ini proyek nasional, banyak yang coba ‘mengatur’ untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” tambahnya.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengungkap dugaan adanya pembengkakan biaya atau mark up besar-besaran dalam proyek Whoosh.
Dalam video di kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai USD 52 juta, jauh di atas biaya di China yang hanya USD 17-18 juta.
“Naik tiga kali lipat. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam video bertanggal 14 Oktober 2025 itu.
Setelah pernyataan tersebut, KPK sempat mengimbau Mahfud untuk melaporkan dugaan korupsi tersebut secara resmi.
Mahfud pun menyatakan siap jika diminta memberikan keterangan.
KPK kemudian memastikan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Lembaga antirasuah itu kini menelusuri aliran dana, proses pembebasan lahan, hingga potensi permainan harga di balik proyek transportasi cepat pertama di Indonesia tersebut.
(Iwn/EN)
