Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Pasca Perombakan Pimpinan
Jakarta – Hanya sehari setelah tiga pejabat tingginya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta menjadi sasaran penggeledahan oleh Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (3/6/2026). Penggeledahan ini terjadi di tengah maraknya isu skandal yang menyelimuti program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebelumnya, pada Selasa (2/6/2026), Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan drastis dengan mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari.
“Pada hari ini, Selasa tanggal Juni 2026 tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo Hadi saat mengumumkan pergantian tersebut di Kantor Presiden.
Sebagai pengganti, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
Skandal Jual Beli Titik SPPG Terungkap
Isu skandal yang beredar kuat terkait dengan program SPPG, yang merupakan fasilitas dapur modern terstandarisasi yang dibangun oleh pemerintah melalui BGN. Sebelum dicopot, Wakil Ketua BGN, Irjen (Purn) Sony Sonjaya, telah mengungkap adanya praktik penipuan jual beli titik atau dapur SPPG yang merajalela di berbagai daerah.
Sony Sonjaya mengungkapkan praktik ini saat mendatangi Bareskrim Polri untuk melakukan koordinasi pada Senin (25/5/2026). Ia menyatakan bahwa dirinya berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri serta berkomunikasi dengan Kabareskrim dan Direktur Tindak Pidana Umum terkait banyaknya laporan penipuan di beberapa daerah. Salah satu kasus yang sedang ditangani Polda Jawa Barat, menurutnya, telah berhasil mengamankan pelaku dengan total korban mencapai 21 orang.
“Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan,” ungkap Sony.
Modus operandi para pelaku sangat beragam. Salah satu yang paling umum adalah dengan mengaku memiliki koneksi orang dalam atau “ordal” untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan imbalan sejumlah uang.
“Para pelapor merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat pejabat BGN, bahkan ada yang mengaku sebagai pejabat BGN, lalu menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG dengan permintaan sejumlah uang,” jelas Sony.
Selain di Jawa Barat, Sony juga melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian di wilayah Tangerang, Lombok Timur, dan Batam seiring dengan bertambahnya informasi mengenai korban dugaan penipuan.
Dukungan Polri dalam Penindakan Penyalahgunaan Program
Menanggapi maraknya dugaan penyalahgunaan program, Kasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang, menegaskan dukungan penuh Polri terhadap penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk praktik jual beli titik SPPG.
“Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” ujar Danang.
Ia menambahkan bahwa sejumlah laporan pengaduan terkait dugaan penyimpangan telah ditangani di beberapa Polda. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, khususnya terkait dugaan jual beli titik, agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum setempat, baik di Polres maupun Polda,” paparnya.
Kantor Staf Presiden Ungkap Masalah SPPG
Pengawasan terhadap program-program pemerintah, termasuk SPPG, juga dilakukan oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa SPPG setelah dilantik pada 27 April 2026.
Sidak tersebut dilakukan di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius, terutama terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan.
Beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar meliputi:
* Area dapur yang kotor.
* Adanya belatung di area dapur.
* Penggunaan palet yang tidak memenuhi standar kesehatan.
* Tempat pencucian yang tidak layak.
* Ruangan dapur yang terlalu panas.
* Area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.
Beberapa waktu kemudian, Dudung kembali menemukan masalah lain, yaitu indikasi jual beli titik SPPG. Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Dudung menegaskan bahwa KSP akan mengawal ketat program MBG untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang memperjualbelikan titik lokasi SPPG.
“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” tegasnya.
Momentum Berbenah bagi BGN
Menanggapi pencopotan pimpinan BGN, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat, penerima manfaat, hasil koordinasi lintas kementerian, serta masukan dari DPR.
“Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa malam (2/6/2026).
Dasco berharap evaluasi ini menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan perbaikan diri secara menyeluruh.
“Kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat,” tuturnya.
DPR menaruh harapan besar agar kepemimpinan BGN yang baru dapat mempercepat realisasi program pemerintah, khususnya dalam menjangkau Kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan,” ungkap Dasco.
Keputusan pencopotan ini diambil pemerintah setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kabinet selama hampir satu setengah tahun terakhir.
