Indonesia Perkuat Posisi Global: Aksesi OECD dan Ratifikasi I-EU CEPA Jadi Prioritas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi penting Indonesia dalam serangkaian kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026. Misi utama dari kunjungan ini adalah untuk memacu percepatan proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sekaligus memastikan kelancaran ratifikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa, yang dikenal sebagai Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
Kunjungan ini menandai babak krusial dalam perjalanan Indonesia menuju penguatan posisi di kancah ekonomi global. Di Paris, Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026. Perannya sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD memberikan bobot tersendiri pada kehadirannya, menegaskan komitmen Indonesia untuk menuntaskan proses keanggotaan yang telah dimulai sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada tahun 2024 dan penyerahan Dokumen Initial Memorandum pada tahun 2025.
Saat ini, tahapan aksesi Indonesia telah memasuki fase krusial yaitu tinjauan teknis. Proses ini melibatkan interaksi intensif antara perwakilan OECD, negara-negara anggota, serta berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri. Tahapan ini meliputi serangkaian kegiatan mendalam, mulai dari pengumpulan data dan informasi yang komprehensif, distribusi kuesioner yang terperinci, hingga pelaksanaan kunjungan verifikasi lapangan. Puncaknya adalah penyusunan kajian mendalam mengenai kebijakan dan regulasi nasional yang ada.
Hasil dari tinjauan teknis ini akan menjadi landasan bagi diskusi di berbagai komite OECD. Melalui forum-forum ini, rekomendasi-rekomendasi penyempurnaan kebijakan akan dirumuskan, yang krusial untuk memastikan Indonesia memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan OECD. Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga Hartarto memegang peranan sentral dalam mengoordinasikan upaya lebih dari 60 pemangku kepentingan. Kelompok ini mencakup berbagai elemen penting dalam ekosistem perekonomian nasional, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Proses aksesi Indonesia ke OECD merupakan sebuah usaha kolosal yang melibatkan tidak kurang dari 25 komite OECD. Masing-masing komite ini berfokus pada sektor-sektor strategis yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Sektor-sektor tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, investasi, perdagangan internasional, kebijakan fiskal yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, upaya pemberantasan korupsi, pengelolaan lingkungan hidup, perkembangan ekonomi digital, sistem kesehatan yang merata, kualitas pendidikan, hingga isu-isu ketenagakerjaan yang adil.
Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menjalani proses aksesi OECD. Tingkat antusiasme yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota OECD terhadap pencalonan Indonesia dilaporkan sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah organisasi tersebut. Pernyataan Airlangga Hartarto menekankan pentingnya memanfaatkan momentum ini, “Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia.”
Dalam agenda OECD, Indonesia tidak hanya berfokus pada proses aksesi, tetapi juga akan secara aktif mempromosikan kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini dipandang sebagai strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah industri nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas yang lebih luas, serta memperkuat struktur ekonomi Indonesia secara keseluruhan agar lebih tangguh dan berdaya saing. Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk memberikan pidato utama dalam sebuah sesi yang secara khusus membahas keseimbangan harmonis antara kebijakan industri yang progresif, prinsip pasar terbuka yang kompetitif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Selain forum-forum resmi OECD, Menko Perekonomian juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari berbagai negara mitra strategis. Negara-negara yang dijadwalkan untuk ditemui antara lain Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat dukungan konkret dari negara-negara tersebut terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD. Lebih lanjut, Airlangga juga dijadwalkan untuk berdialog dengan Business at OECD (BIAC), sebuah organisasi yang berperan sebagai mitra utama bagi komunitas bisnis di OECD dan memiliki hubungan kerja yang erat dengan pelaku usaha di Indonesia.
Perkuat Kemitraan Ekonomi dengan Uni Eropa
Setelah menyelesaikan agenda penting di Paris, Airlangga Hartarto akan melanjutkan perjalanannya ke Brussels, Belgia. Di sana, beliau dijadwalkan untuk menghadiri Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026. Forum tahunan ini merupakan salah satu ajang paling signifikan di Eropa yang secara khusus membahas isu-isu krusial terkait keamanan ekonomi global. BESF mempertemukan para pemimpin industri terkemuka, pembuat kebijakan dari Uni Eropa, serta mitra-mitra internasional dari berbagai belahan dunia.
Di Brussels, fokus utama pemerintah Indonesia adalah untuk mengawal secara intensif proses ratifikasi perjanjian I-EU CEPA. Perjanjian ini telah mencapai kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa, dan pemerintah sangat berharap proses ratifikasi dapat diselesaikan sesegera mungkin. Dengan diselesaikannya ratifikasi, diharapkan perjanjian ini dapat segera diberlakukan, membuka era baru kerja sama ekonomi yang lebih erat.
Keberlakuan I-EU CEPA diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang signifikan. Perjanjian ini dipercaya akan membuka pintu peluang yang lebih besar bagi produk-produk unggulan Indonesia untuk menembus pasar Uni Eropa yang luas. Selain itu, I-EU CEPA juga akan memperkuat fondasi kerja sama investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.
Secara keseluruhan, rangkaian kunjungan kerja ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk memposisikan diri secara lebih kuat dalam lanskap ekonomi global. Melalui penguatan kemitraan internasional dan penyelesaian agenda-agenda strategis seperti aksesi OECD dan ratifikasi I-EU CEPA, Indonesia bertekad untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat dunia.
