Perdebatan Sengit: Kunjungan Luar Negeri Presiden dan Kritik Tajam
Wacana mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan publik, memicu perdebatan hangat antara para pemangku kepentingan. Baru-baru ini, pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang mengkritik intensitas lawatan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, mendapat tanggapan keras dari politisi Partai Gerindra, Habiburokhman.
Habiburokhman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Komisi III DPR RI, menilai kritik yang dilontarkan Dino Patti Djalal tidak didasarkan pada informasi yang akurat dan cenderung bernuansa politis. Ia berpendapat bahwa dalam konteks diplomasi global yang dinamis, kunjungan langsung oleh kepala negara merupakan langkah yang wajar dan bahkan penting.
“Di era demokrasi dan keterbukaan, tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi, seperti Dino Patti Djalal,” ujar Habiburokhman kepada awak media. Namun, ia menambahkan bahwa kritik tersebut terasa tidak produktif karena tidak berbasis pada data yang sahih, bahkan terkesan sebagai serangan politik yang membabi buta dan hanya bertujuan mengolok-olok pemerintahan yang sedang berjalan.
Diplomasi Langsung: Kebutuhan Geopolitik Global
Habiburokhman menekankan bahwa usulan Dino Patti Djalal yang menyarankan Presiden untuk lebih banyak mengundang pemimpin negara ke Indonesia dibandingkan melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, kondisi geopolitik dan ekonomi global saat ini menuntut para pemimpin negara untuk aktif melakukan diplomasi langsung.
“Menurut kami, justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif, baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain,” tegasnya.
Praktik diplomasi langsung, lanjut Habiburokhman, merupakan cara para pemimpin dunia untuk secara aktif memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing negara di kancah internasional. Oleh karena itu, lawatan Presiden Prabowo ke berbagai negara dipandang sebagai bagian integral dari upaya memperluas kerja sama dan memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global.
Etika Politik dan Kritik Konstruktif
Lebih lanjut, Habiburokhman menyoroti pentingnya proporsionalitas dalam penyampaian kritik oleh mantan pejabat terhadap penerusnya. Ia berpendapat bahwa kritik yang disampaikan secara berlebihan justru dapat berbalik menjadi bumerang ketika publik mulai membandingkan capaian kinerja antara pejabat yang pernah menjabat dengan pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini.
“Di negara-negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja,” jelas Habiburokhman. Ia mengimbau Dino Patti Djalal untuk mengedepankan etika sebagai sesama individu yang pernah berkecimpung di pemerintahan, serta memberikan ruang dan kesempatan bagi pejabat yang kini mengemban amanah untuk membuktikan kinerjanya.
Habiburokhman juga memberikan contoh dari negara maju, seperti mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush yang tidak pernah mengkritik Barack Obama secara terbuka. “Jadi model komunikasi seperti dipertontonkan oleh Pak Dino menurut saya kurang pas. Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan, kan susah kalau dibanding-bandingkan,” tuturnya.
Ia bahkan mempertanyakan rekam jejak Dino Patti Djalal saat menjabat di Kementerian Luar Negeri. “Nanti dulu ditanya zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu lho, sok paling Kemlu sendiri sedunia gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti itu juga,” sindirnya.
Perbedaan antara kritik dari mantan pejabat dan kritik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga ditekankan. “Ini dapat dibedakan misalnya dengan teman-teman LSM mengkritik, ya silakan ya. Tapi kalau seorang mantan Wamenlu tiga bulan ya kan ya, menyampaikan kritikan ya hendaknya apa namanya lebih elegan gitu,” imbuhnya.
Lima Saran Dino Patti Djalal untuk Presiden Prabowo
Di sisi lain, Dino Patti Djalal, yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), memaparkan lima saran kepada Presiden Prabowo terkait intensitas kunjungan luar negerinya. Dino menyoroti bahwa Presiden Prabowo disebut sebagai presiden yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri, dengan perkiraan satu dari enam hari masa jabatannya dihabiskan di luar negeri.
Menurut Dino, frekuensi kunjungan yang tinggi ini tidak lazim dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap perjalanan dinas presiden, yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Sebelum menyampaikan sarannya, Dino menyatakan bahwa ia menerima anugerah Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo, yang ia anggap sebagai bentuk kepercayaan terhadap kredibilitas dan pandangannya mengenai politik luar negeri. Oleh karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangannya secara jujur sebagai sahabat lama.
“Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” jelas Dino.
Berikut adalah lima saran yang diajukan oleh Dino Patti Djalal:
Memaksimalkan Komunikasi Digital:
Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan sarana komunikasi digital seperti video call atau zoom call, serta telepon. Ia berpendapat bahwa kunjungan bilateral yang biasanya hanya berfokus pada satu pembicaraan singkat, sisanya diisi dengan basa-basi, jamuan, dan seremoni yang seringkali tidak esensial. Dengan menggunakan video call yang berbiaya nol rupiah, negara dapat menghemat miliaran rupiah dengan hasil substansi yang kurang lebih sama.
Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang lebih memilih panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump daripada pertemuan tatap muka, meskipun AS adalah mitra dagang terbesar Meksiko. Ia juga menyoroti contoh Presiden Sheinbaum yang terbang menggunakan pesawat komersil kelas ekonomi saat kunjungan ke Spanyol sebagai teladan penghematan.Memanfaatkan Forum Internasional untuk Pertemuan Bilateral:
Untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kehadiran dalam forum internasional untuk bertemu dengan kepala negara lain yang juga hadir. Ia mengisahkan bahwa Presiden Finlandia Alexander Stubb pernah meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo saat sidang PBB di New York, namun tidak mendapatkan respons. Demikian pula dengan permintaan kepala negara ASEAN dalam KTT ASEAN di Filipina. Dino menyarankan penerapan “Formula 1 + 8”, di mana dalam satu forum internasional, selain menyampaikan pidato, Presiden dapat bertemu dengan minimal delapan kepala negara lain yang turut hadir. Angka delapan ini dipilih karena dianggap sebagai angka favorit presiden yang dikenal sebagai “08”.Perencanaan Kunjungan yang Profesional dan Transparan:
Dino berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan terencana dengan matang. Ia mengamati ada beberapa kunjungan yang terkesan spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar sebaiknya dipetakan setahun sebelumnya. Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono disarankan untuk mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari H, bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Ia mencontohkan kunjungan ke Pakistan dan Rusia saat bencana banjir Sumatera terjadi, yang dilakukan tanpa ada informasi publik sebelumnya. Penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dinilai penting karena publik seringkali tidak mengetahui keberadaan Presiden di luar negeri.Prioritaskan Menerima Tamu Negara di Dalam Negeri:
Untuk satu tahun ke depan, Dino menganjurkan Presiden Prabowo untuk lebih banyak menerima tamu negara di tanah air dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia mencontohkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih banyak menerima tamu negara di Beijing daripada melakukan perjalanan ke luar negeri.Delegasikan Misi Diplomatik Taktis kepada Menteri Luar Negeri:
Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Hal ini dianggap dapat menghemat biaya, mengingat biaya perjalanan Menteri Luar Negeri yang didampingi oleh staf yang lebih sedikit akan jauh lebih hemat dibandingkan biaya perjalanan presiden, dengan hasil substansi yang kurang lebih sama. Namun, ia menekankan bahwa Menlu Sugiono harus melepaskan diri dari peran sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang selalu berada di sampingnya, dan fokus sepenuhnya pada penanganan politik luar negeri, seperti yang dilakukan oleh mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi.
Dino menegaskan bahwa saran-saran ini disampaikan sebagai suara murni dari nurani rakyat. Ia yakin bahwa di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau oleh kemegahan protokoler diplomasi, melainkan mengharapkan pemimpin mereka menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam setiap perjalanan luar negeri.
