Eskalasi Konflik di Lebanon Selatan Memicu Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB
Situasi keamanan di Lebanon selatan memanas dengan cepat, memaksa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat. Eskalasi ini dipicu oleh perluasan operasi militer Israel ke wilayah Lebanon yang lebih dalam, diiringi dengan peningkatan serangan balasan dari Hizbullah ke berbagai wilayah Israel. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran internasional yang mendalam, mengancam kesepakatan gencatan senjata yang ada, dan berpotensi menggagalkan upaya diplomasi yang sedang berjalan.
Latar Belakang Krisis: Perluasan Operasi Israel dan Respons Hizbullah
Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, yang diajukan oleh Prancis, diselenggarakan pada Senin, 1 Juni 2026, malam. Agenda utama adalah membahas meningkatnya ketegangan militer antara Israel dan Hizbullah. Pasukan Israel dilaporkan telah memperluas operasi darat mereka secara signifikan, bahkan merebut Kastel Beaufort di dekat Nabatiyeh. Lokasi ini memiliki nilai strategis dan simbolis, pernah menjadi basis militer Israel selama pendudukan Lebanon Selatan antara tahun 1982 hingga 2000.
Sementara itu, Hizbullah merespons dengan melancarkan serangan roket, rudal, dan drone yang terus meningkat ke berbagai wilayah Israel. Serangan-serangan ini tidak hanya menargetkan pos militer, tetapi juga dilaporkan telah menimbulkan korban luka di kalangan tenaga medis di dekat sebuah rumah sakit di Kota Tyre.
PBB: Situasi “Sangat Mengkhawatirkan”
Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Operasi Perdamaian, Martha Ama Akyaa Pobee, menggambarkan situasi di Lebanon saat ini sebagai “sangat mengkhawatirkan.” Ia memaparkan bahwa pasukan Israel terus bergerak ke utara wilayah Lebanon, melampaui Sungai Litani, dan memperluas serangan udara hingga ke Lembah Beqaa dan pinggiran Beirut. Perintah evakuasi bagi warga sipil di sejumlah wilayah juga telah dikeluarkan oleh Israel.
Di sisi lain, Hizbullah dilaporkan melancarkan puluhan serangan menggunakan berbagai jenis persenjataan, termasuk roket, rudal antitank, dan drone serat optik, terhadap sasaran-sasaran di Israel. Perkembangan ini, menurut PBB, secara serius mengancam kesepakatan penghentian permusuhan yang diumumkan Amerika Serikat pada 16 April lalu, yang berisiko menghancurkan upaya diplomasi yang sedang berlangsung.
Pobee juga menekankan bahwa keberadaan pasukan Israel di utara Garis Biru (Blue Line) merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Ia juga menegaskan kembali posisi PBB bahwa Hizbullah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya harus melucuti senjata, karena Angkatan Bersenjata Lebanon adalah satu-satunya kekuatan militer yang sah di negara tersebut.
Perbedaan Pandangan di Dewan Keamanan PBB
Dalam sidang darurat tersebut, negara-negara anggota Dewan Keamanan menunjukkan perbedaan pandangan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas eskalasi konflik. Namun, semua pihak sepakat dalam seruan untuk segera melakukan deeskalasi dan melindungi warga sipil.
Israel: Terpaksa Bertindak untuk Keamanan
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, membela operasi militer negaranya dengan menyatakan bahwa Israel tidak memiliki pilihan lain selain bertindak setelah Hizbullah kembali menyerang wilayah Israel pada 2 Maret. Ia menuding Iran terus menggunakan Hizbullah sebagai kelompok proksi untuk melancarkan serangan terhadap Israel dari Lebanon. Danon mengklaim bahwa serangan Hizbullah dalam beberapa hari terakhir adalah yang paling intens sejak gencatan senjata diberlakukan pada April. Ia menambahkan bahwa ribuan siswa Israel masih tidak dapat bersekolah akibat ancaman serangan yang terus-menerus.
Lebanon: Tuduhan Kejahatan Perang
Perwakilan Lebanon, Ahmad Arafa, menyampaikan kritik keras terhadap Israel, menuduhnya memanfaatkan situasi regional yang tegang untuk meningkatkan operasi militer secara berbahaya. Arafa menuduh Israel melakukan penghancuran sistematis dengan menargetkan rumah sakit, tenaga medis, jurnalis, sekolah, aparat keamanan, pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL), tempat ibadah, hingga situs-situs bersejarah. Ia menegaskan bahwa sebagian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan mendesak akuntabilitas internasional untuk mencegah pelanggaran serupa terulang kembali. Lebanon mendesak Israel untuk segera berkomitmen pada gencatan senjata agar pemerintah Lebanon dapat memperluas kontrol negara ke seluruh wilayahnya.
Amerika Serikat: Kunci Perdamaian Ada pada Hizbullah
Perwakilan Amerika Serikat, Michael G. Waltz, menyatakan bahwa jalan menuju perdamaian masih terbuka dan memuji upaya diplomasi yang dipimpin Presiden Donald Trump. Menurutnya, konflik dapat segera mereda jika Hizbullah menghentikan serangannya terhadap Israel. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah Lebanon mengambil kendali penuh atas seluruh wilayah negaranya serta menghentikan pengaruh Iran.
Bahrain: Menyambut Baik Upaya Gencatan Senjata
Perwakilan Bahrain, Jamal Fares Alrowaiei, menyambut baik laporan mengenai kesepakatan penghentian serangan antara Israel dan Hizbullah yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi awal yang positif menuju deeskalasi konflik dan memperkuat stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Denmark: Peringatan Terhadap Pelanggaran Kedaulatan
Duta Besar Denmark, Christina Markus Lassen, mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah fondasi utama tatanan internasional. Ia memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat memicu dampak berantai yang mengancam stabilitas kawasan dan kredibilitas Dewan Keamanan PBB.
Rusia: Situasi di Lebanon Menyerupai Gaza
Perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, mengkritik tajam Israel dan Amerika Serikat, menyebut gencatan senjata yang dimediasi Washington pada April lalu hanya menjadi “tabir asap” bagi operasi militer Israel di Lebanon. Nebenzia menilai kondisi di Lebanon mulai menyerupai situasi di Gaza, termasuk penghancuran wilayah dan perpindahan paksa penduduk. Rusia juga menuding memburuknya situasi saat ini merupakan dampak langsung dari serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Prancis: Israel Melakukan Kesalahan Strategis
Duta Besar Prancis, Jérôme Bonnafont, yang mengajukan permintaan sidang darurat, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap perkembangan situasi di Lebanon. Meskipun mengakui hak Israel untuk membela diri, Prancis menilai skala operasi militer yang berlangsung, termasuk jatuhnya korban sipil dan perluasan pendudukan wilayah, tidak dapat dibenarkan. Penguasaan Kastel Beaufort dinilai memiliki makna simbolis yang mengingatkan pada masa pendudukan Israel di Lebanon Selatan sebelum tahun 2000, sebuah periode yang sejarahnya menunjukkan bahwa “penyebab yang sama sering kali menghasilkan akibat yang sama pula.”
Seruan PBB: Menahan Diri dan Melindungi Warga Sipil
Di tengah perbedaan pandangan yang tajam, hampir seluruh delegasi di Dewan Keamanan PBB sepakat bahwa eskalasi konflik harus segera dihentikan. Seruan kolektif dilayangkan untuk:
* Perlindungan warga sipil.
* Penghormatan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.
* Memberikan ruang bagi diplomasi untuk mencegah pecahnya perang yang lebih besar di Lebanon.
PBB memperingatkan bahwa jika situasi terus memburuk, konflik dapat meluas ke seluruh kawasan dan menggagalkan berbagai upaya perdamaian yang masih berlangsung, termasuk pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran.
Klaim Gencatan Senjata oleh Presiden AS Trump
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Senin bahwa Israel dan Hizbullah telah menyetujui gencatan senjata. Melalui platform media sosialnya, Trump menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk tidak mengirim pasukan ke Beirut. Trump juga mengklaim telah melakukan “percakapan yang sangat baik” dengan Hizbullah melalui perantara, yang dilaporkan telah setuju untuk “menghentikan semua permusuhan.”
Namun, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa pasukan Israel telah merebut wilayah luas di Lebanon selatan dan terus maju melampaui Sungai Litani, bergerak menuju Sungai Zahrani, yang merupakan invasi terdalam Israel ke Lebanon dalam 25 tahun terakhir. Sejak awal April, Iran telah memasukkan Lebanon dalam daftar negosiasi, menuntut gencatan senjata mencakup semua front, termasuk front Lebanon, tempat Hizbullah berperang di selatan dalam menghadapi serangan intensif Israel.
