Prabowo pangkas anggaran belanja kementerian, lembaga dan pemda
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, bisnis hotel di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada kegiatan pemerintah.
Hal ini mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut.
Jika terjadi penurunan aktivitas di daerah-daerah tersebut, pengusaha kemungkinan akan menangguhkan sementara aktivitas kerja untuk pekerja harian maupun merekrut pekerja baru.
Dengan kata lain, kebijakan pemerintah itu berpotensi meminimalkan kontribusi sektor perhotelan terhadap pembukaan lapangan kerja.
“Kalau di sisi kita kan justru membuka lapangan pekerjaan itu yang justru memicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Maulana kepada Bisnis baru-baru ini.
Di samping itu, Maulana mengatakan penurunan bisnis hotel dan restoran akan memberikan dampak rambatan ke pendapatan asli daerah (PAD).
“Tentu pertama PAD-nya akan menurun di setiap kota karena pajak hotel-restoran itu lima besar [sumber] pendapatan asli daerah,” tuturnya.
Bagi Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, penghematan anggaran berdampak ganda.
Di satu sisi, efisiensi anggaran pemerintah mulai dari belanja seremonial, alat tulis kantor (ATK) hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk meningkatkan ruang fiskal.
Pasalnya, beban belanja birokrasi selama ini cukup disorot dengan sumbangsi signifikan pada pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah.
Namun di sisi lain, jelasnya, kebijakan itu juga akan berefek negatif dan signifikan ke bisnis meeting, incentives, convention and exhibition (MICE).
Apalagi, sebutnya, potensi pendapatan dari kunjungan wisatawan mancanegara kurang menjanjikan mengingat dampak dari gejolak geopolitik dan ekonomi global.
Alhasil, belanja pemerintah diharapkan menjadi motor pemulihan sektor MICE. “Sebagian besar pelaku usaha MICE andalkan pendapatan dari event pemerintah.
Bahkan pasca-pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (3/2/2025). Bhima khawatir, kebijakan itu berujung pada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makanan minuman.
Dia memperkirakan, dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang.
“Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun,” jelasnya.
Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa memberikan paket kebijakan khusus sebagai kompensasi atas hilangnya potensi pendapatan sektor MICE.
Insentif itu misalnya berupa pemangkasan PPh 21 karyawan, diskon tarif listrik, hingga fasilitas promosi agenda internasional.
Editor: Fatmi Rahim
Sumber: Bisnis
