Prabowo pangkas anggaran belanja kementerian, lembaga dan pemda
Menurut BPS, pertumbuhan performa jasa akomodasi lainnya seperti hotel melati, penginapan, youth hostel, homestay, dan sejenisnya sangat pesat pada 2023.
Hal itu pun menunjukkan adanya dampak dari upaya pembangunan inklusif dan peningkatan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
“Hal ini juga sejalan dengan fenomena bahwa usaha skala kecil lebih terhubung pada komunitas lokal,” tulis BPS.
Nilai Tambah Bruto Hotel Bintang & Jasa Akomodasi Lainnya (Rp Triliun)
Indikator lain yang menunjukkan tren pemulihan sektor perhotelan nasional adalah ketenagakerjaan.
BPS mencatat dampak langsung usaha jasa akomodasi pada tenaga kerja tercermin dari jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 371.443 orang pada 2023.
Jumlah tersebut meningkat dari 350.702 orang pada 2022.
“Data tersebut menunjukkan bahwa jasa akomodasi menyediakan peluang kerja yang cukup besar.”
Selain itu, total balas jasa yang dibayarkan usaha jasa akomodasi juga meningkat. Total balas jasa pegawai yang dibayarkan oleh seluruh usaha jasa pariwisata pada 2023 mencapai Rp27,06 triliun atau meningkat 75,83% YoY.
“Ketika dihitung rata–rata balas jasa per tenaga kerja, maka pada tahun 2023 balas jasa yang dibayarkan mencapai Rp72,84 juta per tenaga kerja per tahun. Sedangkan angka pada tahun 2022 adalah Rp43,88 juta per tenaga kerja,” dipaparkan BPS.
Balas Jasa (Rp Triliun) & Rerata Balas Jasa (Rp Juta) Jasa Akomodasi
Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Ancam Sektor Perhotelan Namun, tren positif di industri perhotelan tersebut bakal dihadapkan pada tantangan berat pada tahun ini seiring dengan implementasi kebijakan ‘hemat anggaran’ ala pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui, Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Prabowo meminta k/l melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Orang nomor satu di Indonesia itu turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.
Dengan kebijakan itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pun meyakini sektor perhotelan akan menghadapi dampak signifikan.
Sebab, penghematan anggaran perjalanan dinas dapat berdampak bagi jumlah pendapatan dari segmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Prabowo pangkas anggaran belanja
