Realisasi Belanja APBD Paser 2026 Hingga Semester Pertama Tahun Ini
Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun 2026 hingga semester pertama tahun ini masih tergolong rendah. Data yang dirilis oleh DJPK Kemenkeu menunjukkan bahwa hingga 16 Juli 2026, realisasi belanja Paser mencapai sebesar Rp 893,32 miliar atau sekitar 21,73 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 4.111,12 miliar.
Serapan anggaran terbesar justru terjadi pada belanja pegawai, yang mencapai Rp 591,46 miliar atau 42,93 persen dari pagu sebesar Rp 1.377,76 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan belanja barang dan jasa yang hanya mencapai Rp 158,98 miliar atau 11,88 persen dari pagu sebesar Rp 1.337,81 miliar.
Dibandingkan dengan kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau, realisasi APBD Paser 2026 tergolong rendah. Realisasi belanja APBD Batam hingga 16 Juli 2026 mencapai sebesar Rp 1.845,20 miliar atau 42,91 persen dari pagu sebesar Rp 4.299,92 miliar.
Realisasi Pendapatan APBD Paser 2026
Di sisi pendapatan, realisasi APBD Paser 2026 sebesar Rp 1.120,87 miliar atau 29,26 persen dari pagu sebesar Rp 3.831,12 miliar. Pendapatan daerah didukung oleh tiga komponen utama:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 135,45 miliar atau 44,08 persen dari pagu sebesar Rp 307,26 miliar
- Pajak Daerah: Rp 101,45 miliar atau 50,09 persen dari pagu sebesar Rp 101,45 miliar
- Retribusi Daerah: Rp 175,31 miliar atau 37,20 persen dari pagu sebesar Rp 175,31 miliar
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp 6,50 miliar atau 64,53 persen dari pagu sebesar Rp 6,50 miliar
Lain-Lain PAD yang Sah: Rp 24,01 miliar atau 63,45 persen dari pagu sebesar Rp 24,01 miliar
TKDD: Rp 827,89 miliar atau 29,31 persen dari pagu sebesar Rp 2.824,76 miliar
Pendapatan Lainnya: Rp 157,53 miliar atau 22,53 persen dari pagu sebesar Rp 699,09 miliar
Struktur Realisasi APBD Paser 2026
Berikut adalah struktur realisasi APBD Paser 2026 berdasarkan komponen-komponennya:
| Komponen | Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 3.831,12 M | 1.120,87 M | 29.26 |
| PAD | 307,26 M | 135,45 M | 44.08 |
| Pajak Daerah | 101,45 M | 50,81 M | 50.09 |
| Retribusi Daerah | 175,31 M | 65,21 M | 37.20 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,50 M | 4,19 M | 64.53 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 24,01 M | 15,23 M | 63.45 |
| TKDD | 2.824,76 M | 827,89 M | 29.31 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.824,76 M | 827,89 M | 29.31 |
| Pendapatan Lainnya | 699,09 M | 157,53 M | 22.53 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 70,00 M | 0,18 M | 0.25 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 629,09 M | 157,35 M | 25.01 |
| Belanja Daerah | 4.111,12 M | 893,32 M | 21.73 |
| Belanja Pegawai | 1.377,76 M | 591,46 M | 42.93 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.337,81 M | 158,98 M | 11.88 |
| Belanja Modal | 935,93 M | 41,29 M | 4.41 |
| Belanja Lainnya | 459,61 M | 101,59 M | 22.10 |
| Belanja Bagi Hasil | 4,91 M | 2,37 M | 48.20 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 389,14 M | 93,23 M | 23.96 |
| Belanja Hibah | 60,56 M | 5,94 M | 9.80 |
| Belanja Tidak Terduga | 5,00 M | 0,06 M | 1.12 |
| Pembiayaan Daerah | 280,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 300,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 300,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 20,00 M | 20,00 M | 100.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 20,00 M | 20,00 M | 100.00 |
Analisis dan Tantangan
Realisasi belanja APBD Paser 2026 yang masih rendah menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan anggaran. Meskipun belanja pegawai mendominasi, penggunaan dana untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal masih sangat rendah. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa alokasi dana tidak sepenuhnya optimal, terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
Selain itu, pendapatan daerah juga belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun PAD memiliki capaian yang cukup baik, pendapatan lain seperti TKDD dan transfer pemerintah pusat masih tergolong rendah. Hal ini bisa mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan yang diperlukan.
Pembiayaan daerah yang nihil hingga saat ini juga menjadi perhatian. Meski ada rencana pengeluaran pembiayaan daerah, realisasinya masih nol. Dengan demikian, pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas belanja APBD.
