“Tentu, itu hanya omong doang. Tahukah mereka, bahwa sudah 10 bulan ini, Bupati dan Wakil Bupati Solok sudah tidak berkomunikasi. Artinya, hubungan Bupati dan Wakil Bupati dalam keadaan tidak baik,” sambungnya.
Seharusnya, kata Madra, Dinas Kominfo dan para Kepala OPD Pemkab Solok fokus pada tugas yang diamanahkan.
Seperti Dinas Kominfo, harusnya menjadi corong pemerintah, bukan malah ikut-ikutan berpolitik.
“Karena jabatannya (Teta) adalah jabatan struktural dan jabatan karier, bukan jabatan politik,” terang Madra.
Madra pun juga menyatakan pihaknya sangat miris atas (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) Kabupaten Solok di tahun 2021 sekitar Rp115 miliar.
Menurutnya, hal itu menandakan OPD-OPD Pemkab Solok tidak bekerja maksimal. Sehingga, berdampak ke masyarakat yang dirugikan. Contohnya seperti ekskavator yang dibeli melalui dana APBD.
“Sudah sejauh mana dampak dan realisasinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. DPRD Kabupaten Solok, khususnya Partai Gerindra, akan segera melakukan langkah-langkah, sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif,” tegasnya
