Solok  

Wabup Solok Miris Sejumlah PNS Rangkap Jabatan jadi Wartawan

Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu. (Foto: Humas Pemkab Solok)
Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu saat menghadiri kegiatan beberapa waktu lalu. (Foto: Humas Pemkab Solok)

Patrolmedia.co.id, Solok – Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu mengaku miris dengan kenyataan di Kabupaten Solok soal sejumlah media terafiliasi dengan pemerintah.

Menurutnya, sejumlah media terafiliasi pemerintah itu, justru wartawannya berasal dari kalangan ASN, yakni dari PNS dan tenaga harian lepas (THL).

Wabup Pandu mengkritik soal pemberitaan dari wartawan ASN itu yang justru menjelekkan Pemkab Solok.

“Sungguh miris melihat sejumlah media di Kabupaten Solok saat ini yang terafiliasi dengan pemerintah. Ini adalah hal yang tidak wajar. Apalagi, wartawannya adalah ASN, baik PNS maupun THL. Bahkan, media yang terafiliasi itu, menjadi media pemerintah yang justru seringkali menjelekkan pemerintah itu sendiri,” kata Pandu saat konferensi pers terkait pemberitaan sejumlah media online yang menyebut dirinya menerima uang dari bakal calon Bupati Solok, Ir. Iriadi Dt Tumanggung, di kediamannya, Kamis (28/10/2021).

Dalam konferensi pers, Pandu menilai berita itu terlalu dipolitisir dan membuat kegaduhan di Kabupaten Solok.

“Dari pemberitaan itu, terjadi pernyataan sepihak dari sejumlah media. Dengan pemberitaan yang terlalu dipolitisir. Sehingga membentuk kegaduhan di masyarakat, bahkan di internal Pemkab Solok,” ucapnya.

Meski begitu, Pandu tidak menampik sejumlah media di Kabupaten Solok, masih mempertahankan independensinya dalam pemberitaan.

Meski, media-media tersebut tidak terafiliasi, ataupun difasilitasi pemerintah, dirinya bahkan banyak mendapatkan masukan, saran, dan kritik dari insan media ydi Kabupaten Solok. Baik saat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Solok, maupun saat menjadi Wakil Bupati Solok.

“Masukan, saran, bahkan kritik dari insan media adalah semacam obat dan sarana introspeksi bagi saya. Tapi, jika media sudah terafiliasi dengan pemerintah, ini kan juga tidak bagus untuk perkembangan demokrasi dan perjalanan pemerintahan. Apalagi, jika media-media itu melakukan pelemparan isu, bahkan penggiringan opini. Ini sama sekali tidak sehat dan tidak wajar dalam pembelajaran demokrasi di Kabupaten Solok,” kata Pandu.

Pandu juga meminta insan media terus mempertahankan independensi dan  kritisnya terhadap pemerintah serta kondisi kekikinian di masyarakat. Sehingga, berita yang diterbitkan memberikan wawasan yang mncerdaskan masyarakat dan tidak memonopoli informasi.

“Kami mengajak seluruh insan pers senantiasa mempertahankan independensi dan daya kritisnya terhadap pemerintahan. Bantu kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata dia.