Hukum  

Sempat Dihapus, Rekaman Penyadapan Presiden dari Ponsel Berhasil Diselamatkan

Rekaman Penyadapan Presiden
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat doorstop di Trinity Tower pada Rabu (18/11/2026). (Foto: Screenshot/@yusrilihza_mhd+1).
Panbil Mall

Patrolmedia, ​Jakarta – Penyidik Mabes Polri berhasil mengamankan sebagian besar rekaman penyadapan Presiden Prabowo Subianto dari ponsel pihak terkait, meski ada data yang sempat dihapus di komputer.

Temuan rekaman penyadapan Presiden ini kini tengah didalami penyidik untuk melihat sejauh mana indikasi tindak pidana makar terjadi.

​Keterangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat wawancara doorstop di Trinity Tower pada Rabu (18/11/2026) petang, dilihat dari kanal Youtube @yusrilihza_mhd+1, Kamis (19/11/2026).

​”Ya, sebagian ada yang dihapus dari komputer katanya. Tapi dari handphone orang-orang yang terkait dengan penyadapan ini sebagian besar memang sudah didapat dan sudah disedot istilahnya atau direkam pembicaraan-pembicaraan di dalamnya, dan sekarang dalam proses pendalaman,” kata Yusril.

​Menurut Yusril, pembukaan rekaman sadapan nantinya akan memperjelas tahapan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana makar.

Ia menyebut petunjuk awal mengarah pada upaya membuat Presiden tak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya, sementara indikasi rencana “pembunuhan” Presiden belum ditemukan.

​”Paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Paling tidak kalau itu lebih mudah untuk ditemukan. Tapi kalau sampai membunuh presiden, sampai sekarang belum ditemukan,” ujarnya.

Untuk mengurai keterkaitan kasus penyadapan dan dugaan makar, penyidik menggelar perkara hari ini, Kamis.

Gelar perkara ini diperkirakan tidak dilakukan di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung, dengan melibatkan penyidik, ahli, serta pengacara.

Yusril pun membuka peluang adanya penambahan tersangka baru maupun penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada.

Yusril juga menyebut pemeriksaan tidak menutup kemungkinan melebar ke pihak di luar Polri, termasuk pejabat atau birokrasi pemerintahan terkait.

“Ya, sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, pemeriksaan ini memang masih terbatasdi kalangan internal Polri, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sudah [terlihat] koneksinya dengan yang lain dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan,” kata Yusril.