Patrolmedia, Batam – Pemko Batam terus menggenjot transformasi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan publik.
Komitmen ini salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan Batam dalam Forum Nasional Kota Cerdas 2026 dan Smart City Business Matchmaking yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jambi, pada 18-19 November mendatang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyebut Batam memiliki modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Posisinya sebagai kawasan perdagangan bebas yang dekat dengan pasar internasional sukses menarik minat investor, terutama di sektor pusat data (data center).
“Batam mencatat potensi investasi pusat data sekitar Rp 120 triliun melalui kurang lebih 20 proyek dengan kapasitas daya mencapai sekitar 500 megawatt (MW),” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Rudi, derasnya investasi digital ini harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), serta keamanan informasi agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga.
Ia menegaskan, konsep kota cerdas (smart city) bukan sekadar pamer teknologi canggih, melainkan bagaimana inovasi digital bisa mempermudah urusan masyarakat dan membuat birokrasi lebih transparan.
“Smart City bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana inovasi digital dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Teknologi harus memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat,” jelasnya.
Di internal pemerintahan sendiri, Pemko Batam mulai membenahi tata kelola lewat digitalisasi. Salah satunya melalui aplikasi BATAMMAS besutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar pendataan dan pengelolaan aset daerah lebih tertib dan akuntabel.
Dalam forum bertema Transformasi Smart City: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital di Hotel BW Luxury Jambi nanti, Pemko Batam akan menjajaki peluang kerja sama baru dengan berbagai pihak.
Rudi menilai, pengembangan kota cerdas tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan ekosistem pendukung, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi, teknologi, dan investasi. Dengan sinergi tersebut, pengembangan Smart City dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Ipl/Ipl)
