Hukum  

Sempat Dihapus, Rekaman Penyadapan Presiden dari Ponsel Berhasil Diselamatkan

Rekaman Penyadapan Presiden
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat doorstop di Trinity Tower pada Rabu (18/11/2026). (Foto: Screenshot/@yusrilihza_mhd+1).
Panbil Mall
Rekaman Penyadapan Presiden
Ilustrasi ponsel Presiden Prabowo di sadap. (Foto: Ist)

“Sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri. Dan karena itu memang pemeriksaan akan terus dilakukan bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri, dan itu harus dilakukan,” lanjutnya.

​Ia juga menilai kasus dugaan penyadapan yang diduga kuat melibatkan internal kepolisian ini sebagai peristiwa luar biasa dalam sejarah Indonesia sejak 1945.

“Oleh karena dalam sejarah Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang, polisi itu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana mengarah ke makar. Ya, oknum-oknum TNI pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Misalnya pada tahun 1946 terjadi.

Bahkan, kata Yusril, dalam pemberontakan sebagian anggota TNI pernah memisahkan diri membentuk DI/TII yang pernah terjadi di masa silam.

“Permesta, PRRI juga sebagian dari personel TNI terlibat. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang terakhir ya dari tahun 1998 itu,” jelasnya.

“Tapi polisi itu enggak pernah terjadi. Baru sekarang terjadi dan ini dianggap sebagai satu masalah yang serius dan memang perlu dituntaskan segera,” tegas Yusril.

Terkait aturan hukum, Yusril menegaskan RUU Penyadapan yang sedang dibahas tidak bisa berlaku surut untuk menjerat kasus saat ini.

Ke depan, kata Yusril, pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan penggunaan alat penyadap seperti sistem LIMS di lembaga berwenang seperti Polri, KPK, dan BNN.

“Sudah barang tentu dan itu memang sudah menjadi konsen pemerintah untuk melakukan pembenahan peningkatan pengawasan terhadap seluruh lembaga-lembaga yang memang selama ini oleh undang-undang dibolehkan melakukan penyadapan,” katanya.

Yuaril mengakui pasca terjadinya kasus penyadapan saat ini, pemerintah tengah berbenah diri untuk melakukan pengawasan ekstra ketat.

“Jangan sampai alat-alat penyadap yang harganya sangat mahal itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya,” pungkasnya. (Erwin)