Patrolmedia, Batam – Pemko Batam memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD Batam 2027 berfokus penuh pada kinerja dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setiap rupiah yang dianggarkan dari uang rakyat harus memberikan hasil serta dampak langsung yang terasa, mulai dari penanganan banjir, masalah sampah, hingga bantuan pendidikan.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Agenda rapat ini mendengarkan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam 2027.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar di hadapan anggota dewan.
Ia menjelaskan, penganggaran belanja daerah ke depan akan diarahkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan memiliki target, indikator kinerja, penanggung jawab, serta sistem pengawasan yang jelas.
Pemko Batam memprioritaskan sejumlah sektor mendesak pada APBD Batam 2027, terutama penanganan banjir dan pengelolaan sampah.
Untuk penanganan banjir, pemerintah menyiapkan langkah terpadu lewat pemeliharaan drainase, pengerukan sedimentasi, penguatan sistem pompa, dan pembersihan saluran air yang tersumbat.
Sementara pada sektor persampahan, pengelolaan diperkuat dari hulu ke hilir lewat penambahan armada arm roll truck, bin container, pembangunan TPS 3R, hingga perluasan TPA.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga dipastikan makin merata, baik di wilayah perkotaan (mainland) maupun pulau-pulau penyangga (hinterland).
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.
Di sektor pendidikan, Pemko Batam mengalokasikan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, bantuan beasiswa untuk pelajar tidak mampu dan mahasiswa asal hinterland, serta penambahan ruang kelas baru.
Layanan kesehatan turut diperkuat lewat pemenuhan fasilitas RSUD Embung Fatimah dan puskesmas guna mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) agar warga berobat gratis.
Demi menggeliatkan ekonomi, Pemko Batam menggandeng 30 perusahaan besar dan Apindo untuk merealisasikan komitmen penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal, disamping terus mengucurkan pelatihan dan fasilitasi bagi UMKM.
Dengan demikiam, kataAmsakar, keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari capaian yang dirasakan masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” katanya.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD berlangsung lancar dan tepat waktu sehingga seluruh program prioritas bisa segera terealisasi.
Editor: Iyan
