Ringkasan Berita:
- Wakil Bupati Jayapura, Haris Yocku, merespons aksi demo Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbai yang menuntut transparansi proyek OPD di DPRK.
- Haris menegaskan tidak ada diskriminasi dan pengusaha lokal tetap diprioritaskan.
- Namun, minimnya proyek saat ini terjadi akibat efisiensi anggaran nasional.
- Pemkab membuka peluang bagi pengusaha lokal pada perubahan anggaran mendatang.
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, SENTANI – Wakil Bupati Jayapura, Haris Yocku, merespon aksi demonstrasi Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbai yang menuntut transparansi proyek pekerjaan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jayapura.
Menurut Haris, aksi menyampaikan pendapat dan mempertanyakan program kerja merupakan hak setiap warga negara.
Ia menilai DPRK adalah wadah yang tepat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang nantinya akan dikoordinasikan langsung kepada pihak eksekutif.
Menurut Haris, Bupati Jayapura sebenarnya telah menginstruksikan secara jelas agar pengusaha asli Kabupaten Jayapura diprioritaskan dan terakomodasi dalam proses lelang pekerjaan di setiap OPD.
Namun, Haris tidak menampik bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang minim akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya kegiatan di hampir seluruh dinas.
Meski demikian, kata Haris, Pemkab Jayapura membuka peluang bagi para pengusaha lokal untuk dapat terakomodasi pada agenda perubahan anggaran mendatang.
”Kalau ada yang saat ini mendapat pekerjaan, tentu kita bersyukur. Ini kan masih ada anggaran perubahan nanti, jadi tidak bisa semuanya dipaksakan sekaligus sekarang. Kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga dialami oleh 516 kabupaten dan 38 provinsi di Indonesia,” ujar Haris usai rapat paripurna pembukaan masa sidang paripurna II masa sidang II DPRK Jayapura, Senin (29/6/2026).
Haris pun berharap para pengusaha lokal tetap gigih dalam berusaja mencari peluang kerja.
“Jika memang sudah rezekinya, pasti akan dapat,” imbuhnya.
Haris meyakinkan bahwa setiap kebijakan yang dirancang oleh Bupati ditujukan untuk kebaikan bersama masyarakat Jayapura.
Oleh karena itu, ia mengajak para pengusaha untuk ikut mendukung jalannya pemerintahan demi kelancaran program-program ke depan.
Haris mengungkap bahwa anggapan adanya pilih kasih atau pengabaian terhadap pengusaha lokal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan hak yang adil bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi anak asli daerah.
”Saya sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi. Saya bersama Bupati sudah menjelaskan berulang kali; tidak ada diskriminasi, semua orang berhak mendapatkan pekerjaan, terlebih khusus bagi anak asli Kabupaten Jayapura,” tegas Haris.
Sebelumnya diberitakan, puluhan anggota Forum Pengusaha Asli Khenambay Umbai menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRK Jayaoura di Gunung Merah.
Dalam tuntutan yang dibacakan oleh Herlin Suebu, salah satu pengusaha lokal, terdapat delapan poin pernyataan sikap diantaranya meminta DPRK segera membentuk panitia khusus (Pansus).
Bupati Jayapura diminta memerintahkan seluruh OPD untuk transparan dalam pengadaan barang dan jasa.
Kemudian DPRK diminta mendesak Bupati Jayapura mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua asal Kabupaten Jayapura.
Point terakhir yakni, DPRK diminta mendesak Pemerintah Kabupaten Jayapura agar segera membayar hutang tunggakan kepada pihak ketiga dari tahun anggaran 2025. (*)
