Sekolah Rakyat Permanen di Blora Mulai Disiapkan di Lahan 7,8 Hektare di Cepu, 30 Siswa Sementara Dititipkan di Rembang
, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen yang menjadi program pemerintah pusat.
Saat ini, proses pembangunan telah memasuki tahap pematangan lahan di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengatakan pada tahun ajaran baru 2026, Blora mendapat jatah satu rombongan belajar (rombel) untuk Sekolah Rakyat.
Sebanyak 30 siswa telah ditetapkan sebagai peserta didik berdasarkan pendataan Kementerian Sosial yang dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Alhamdulillah tahun ajaran baru ini kita mendapat satu rombel. Datanya sudah kita terima dari Kementerian Sosial, kemudian dilakukan penjangkauan oleh teman-teman PKH sebanyak 30 siswa,” kata Luluk, Selasa (30/6/2026).
Karena Sekolah Rakyat permanen di Blora belum selesai dibangun, para siswa sementara bakal mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Rembang.
Menurut Luluk, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara hingga gedung Sekolah Rakyat di Blora selesai dibangun.
“Siswa baru sementara dititipkan di SR Rembang. Nanti begitu pembangunan SR di Blora selesai, mereka akan kita tarik kembali. Semuanya merupakan warga Blora,” jelasnya.
Luluk menyampaikan, seluruh persyaratan administrasi pembangunan kini telah rampung, mulai dari dokumen Lahan Sawah Dilindungi (LSD), LP2B hingga proses di Kementerian ATR/BPN.
Dengan selesainya tahapan administrasi tersebut, proyek kini memasuki proses pematangan lahan yang sudah mulai ditayangkan melalui pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Alhamdulillah segala urusan administrasi LSD, LP2B semuanya sudah clear. Sertifikat juga sudah kita ambil dari Kementerian ATR/BPN. Saat ini sudah mulai proses pematangan lahan, termasuk akses jalan masuk,” katanya.
Sekolah Rakyat permanen itu akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 7,8 hektare yang berada di area persawahan eks bengkok Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu.
Lahan tersebut disiapkan untuk pembangunan kompleks pendidikan terpadu mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.
Menurut Luluk, pembangunan akan menggunakan Prototipe 1 dari Kementerian Sosial yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang.
“Nanti ada jenjang SD, SMP, SMA. Karena menggunakan Prototipe 1, akan dilengkapi sarana olahraga indoor, lapangan sepak bola standar nasional, dan fasilitas lainnya yang nantinya juga bisa disinergikan dengan masyarakat sekitar,” terangnya.
Selain mempersiapkan pembangunan fisik, Pemkab Blora juga mengusulkan penambahan kuota peserta didik kepada Kementerian Sosial.
Usulan tersebut diajukan karena masih banyak anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berpotensi putus sekolah namun belum terakomodasi dalam rombongan belajar yang ada.
“Kami sudah menyiapkan surat kepada Menteri Sosial melalui Pak Bupati untuk mengajukan tambahan rombel. Masih ada sekitar 30 sampai 40 anak dari desil 1 dan desil 2 yang kami khawatir mereka berpotensi putus sekolah. Kemungkinan kami usulkan tambahan satu sampai dua rombel apabila ada kuota dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Luluk memperkirakan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Blora dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu tahun.
Perkiraan tersebut mengacu pada progres pembangunan Sekolah Rakyat di daerah lain, salah satunya di Kabupaten Rembang yang dalam waktu sekitar lima bulan telah mencapai progres sekitar 80 persen.
“Kalau berkaca dari beberapa kabupaten lain, seperti Rembang, dalam empat sampai lima bulan progresnya sudah sekitar 80 persen. Mudah-mudahan di Blora sekitar satu tahun sudah selesai,” paparnya.
Sementara itu, untuk 50 peserta didik di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora yang sudah berjalan aktivitas belajar mengajar, ke depan aktivitasnya masih dilakukan di gedung SR, di lahan eks SDN 4 Balun. (Iqs)
