Kedatangan Menteri Sosial ke KPK untuk Memastikan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/5). Kedatangan mereka terjadi sekitar pukul 09.32 WIB, dengan Gus Ipul tampil mengenakan kemeja berwarna putih.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk meminta nasihat dan kritik dari lembaga antirasuah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini terkait dengan program prioritas nasional, yaitu Sekolah Rakyat.
“Kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, sekaligus kami meminta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran, karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” ujar Gus Ipul kepada awak media di Gedung KPK.
Pentingnya Kritik dan Saran dari KPK
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU itu menegaskan bahwa kritik dan saran dari KPK sangat penting guna mencegah terjadinya praktik korupsi dari pengadaan barang dan jasa program Sekolah Rakyat. Kunjungan ini dilakukan setelah isu harga sepasang sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 700 ribu ramai diperbincangkan.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya sejak awal telah terbuka dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Bahkan, setiap pengadaan yang dilakukan telah melalui proses BPK dan BPKP.
“Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa, seperti BPK atau BPKP dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk bisa ikut mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kementerian Sosial,” ujarnya.
Komitmen untuk Menindaklanjuti Saran KPK
Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan bahwa setiap saran dan masukan yang diterima dari KPK akan ditindaklanjuti. Hal ini sebagai upaya pencegahan korupsi dari program Sekolah Rakyat.
“Nanti kita coba nasihatnya seperti apa pasti kami akan tindak lanjuti,” pungkasnya.
Langkah Proaktif dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan melibatkan lembaga seperti KPK, Kemensos berusaha memastikan bahwa semua proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan.
Selain itu, Kemensos juga terbuka terhadap pengawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemeriksa dan non-pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih aman dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Dengan langkah-langkah proaktif ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
