BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (4/5/2026). Massa aksi datang dengan membawa spanduk dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut.
Penolakan terhadap Program MBG
Koordinator aksi, Ilham Syah Putra, mengecam program MBG dan mendesak Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Ia menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan pengelolaan anggarannya dinilai tidak efisien, dan anggarannya diambil dari sektor pendidikan.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan lancar dengan pengawalan puluhan personel kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung dewan. Perwakilan massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak program MBG serta mendesak pemberlakuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Aksi mereka diterima Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, yang berjanji akan menyikapi aspirasi peserta aksi. Dalam orasinya, massa aksi juga menyuarakan penolakan keras terhadap keberlanjutan program MBG yang dinilai belum memiliki konsep yang matang serta berpotensi membebani keuangan negara. Mereka menilai program tersebut seharusnya dikaji ulang secara menyeluruh sebelum dijalankan secara luas.
Tuntutan Terhadap Kepemimpinan BGN
Selain itu, massa menuding kepemimpinan di Badan Gizi Nasional tidak berjalan optimal. Dalam tuntutannya, mereka menyebut Dadan Hindayana tidak layak menjabat karena dinilai bukan berasal dari latar belakang ahli gizi, sehingga dianggap tidak memiliki kompetensi yang sesuai untuk memimpin lembaga tersebut.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk isu pengadaan kendaraan operasional. Mereka meminta pemerintah untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran program MBG agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Proses Demonstrasi yang Tertib
Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengarkan tanggapan dari pimpinan dewan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Selama proses aksi, situasi tetap kondusif dan tidak ada insiden yang dilaporkan. Massa aksi menunjukkan sikap yang damai dan profesional dalam menyampaikan pendapat mereka.
Demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih aktif dalam menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran dan pengelolaan program sosial. Mereka percaya bahwa partisipasi aktif dalam diskusi kebijakan adalah bagian penting dari demokrasi.
Reaksi Pihak Terkait
Pihak DPRD Sumut menanggapi aspirasi mahasiswa dengan serius. Ketua DPRD, Erni Ariyanti Sitorus, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
Sementara itu, pihak BGN hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa. Namun, beberapa ahli gizi telah menyampaikan pandangan mereka terkait efektivitas program MBG. Mereka menyarankan agar program tersebut di evaluasi lebih lanjut sebelum diperluas.
Komentar dari Tokoh Akademik
Beberapa tokoh akademik juga menanggapi isu ini. Mereka menilai bahwa program seperti MBG harus didasarkan pada data yang valid dan analisis yang mendalam. Menurut mereka, kebijakan sosial yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.
Selain itu, para ahli menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Mereka menyarankan agar pemerintah membuka akses informasi tentang penggunaan dana program MBG kepada publik. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran.
Kesimpulan
Demonstrasi mahasiswa terhadap program MBG menunjukkan bahwa isu kebijakan sosial masih menjadi topik yang sensitif dan penting bagi masyarakat. Meskipun aksi ini berlangsung secara damai, tuntutan yang diajukan mencerminkan kekhawatiran yang nyata terhadap implementasi kebijakan pemerintah.
Massa aksi berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan melakukan evaluasi terhadap program MBG. Mereka juga menyerukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan sosial.
