jabar.
, KOTA BANDUNG – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad mengecam kebijakan pendanaan riset tahun anggaran 2026 yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia menilai alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun jauh dari harapan publik yang sebelumnya mengharapkan kenaikan hingga Rp12 triliun.
“Ini anti-klimaks. Kita bicara penguatan riset untuk Indonesia Emas 2045, tetapi anggarannya justru sangat minim. Ini seperti anemia anggaran yang bisa melumpuhkan inovasi,” ujar Habib Syarief dalam pernyataannya.
Habib juga membandingkan anggaran tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya mencapai Rp1,2 triliun per hari.
“Dana riset setahun hanya setara sekitar 1,5 hari program MBG. Kita mendukung pemenuhan gizi, tetapi jangan sampai negara mengalami rabun jauh intelektual,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Habib Syarief juga menyampaikan kekecewaannya terhadap perubahan pola pengumuman penerima hibah yang dinilai tidak transparan. Tahun ini, daftar penerima tidak dipublikasikan secara terbuka seperti sebelumnya.
“Ini kemunduran serius. Transparansi adalah prinsip dasar. Kalau hasil seleksi tidak dibuka, bagaimana publik bisa melakukan kontrol?” ujarnya.
Menurutnya, ketertutupan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola riset nasional.
Habib juga mengkritik minimnya perhatian terhadap bidang sosial humaniora (soshum) dalam distribusi pendanaan. Dari delapan bidang prioritas, porsi soshum dinilai tidak signifikan.
“Ini kesalahan paradigma. Teknologi tanpa landasan sosial dan etika bisa kehilangan arah. Kita tidak bisa bicara AI tanpa kajian etika dan hukum,” ucapnya.
Dia mengibaratkan pembangunan tanpa soshum seperti kapal canggih tanpa navigasi.
Lebih lanjut, Habib menyoroti rendahnya tingkat kelolosan proposal. Dari 104.546 proposal yang diajukan, hanya 18.215 yang mendapatkan pendanaan atau sekitar 17,4 persen.
“Kita sedang menghadapi pemborosan intelektual. Puluhan ribu ide berhenti karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Habib mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari peningkatan anggaran, penguatan transparansi, hingga pemberian porsi yang lebih adil bagi riset sosial humaniora.
“Kita butuh komitmen nyata menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panglima pembangunan, bukan sekadar slogan,” pungkasnya.
Kritik Terhadap Pendanaan Riset
Beberapa hal penting yang menjadi sorotan Habib Syarief antara lain:
- Anggaran yang tidak sesuai ekspektasi: Alokasi dana riset tahun 2026 sebesar Rp1,7 triliun dinilai jauh dari harapan publik yang sebelumnya mengharapkan kenaikan hingga Rp12 triliun.
- Perbandingan dengan program lain: Dana riset setahun hanya setara sekitar 1,5 hari program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mencapai Rp1,2 triliun per hari.
- Transparansi yang kurang: Daftar penerima hibah tidak dipublikasikan secara terbuka seperti sebelumnya, yang menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi pengelolaan riset.
- Minimnya perhatian pada bidang soshum: Dari delapan bidang prioritas, porsi soshum dinilai tidak signifikan, padahal teknologi tanpa landasan sosial dan etika bisa kehilangan arah.
- Rendahnya tingkat kelolosan proposal: Hanya 17,4 persen dari 104.546 proposal yang diajukan mendapatkan pendanaan, menunjukkan pemborosan intelektual.
Langkah yang Diperlukan
Habib Syarief menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah:
- Peningkatan anggaran: Perlu ada peningkatan signifikan dalam anggaran riset agar dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.
- Penguatan transparansi: Proses pengumuman penerima hibah harus lebih transparan agar publik dapat melakukan pengawasan.
- Porsi yang lebih adil untuk riset soshum: Perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap bidang sosial humaniora dalam distribusi pendanaan.
- Evaluasi menyeluruh: Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek pengelolaan riset, termasuk anggaran, transparansi, dan distribusi.
Kesimpulan
Habib Syarief menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi panglima pembangunan, bukan sekadar slogan. Dengan peningkatan anggaran, transparansi, dan perhatian yang lebih besar terhadap riset sosial humaniora, Indonesia dapat mencapai visi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
