Patrolmedia, Batam – Pemerintah Kota tengah memacu transformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan sampah di Batam.
Lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), sistem pembuangan sampah di Batam akan dirombak menjadi lebih modern dan terukur.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan percepatan transformasi ini menuntut pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan pihak swasta.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan pelaksanaan teknis di lapangan berjalan sesuai rencana.
”Jika melibatkan pihak swasta, peran pemerintah harus jelas. Semua harus terukur dan terarah,” kata Li Claudia saat memimpin rapat pembahasan transformasi tata kelola persampahan Kota Batam tahun 2026, Rabu (1/4/2026).
Langkah transformasi ini diawali dengan kajian mendalam oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Batam sejak Maret 2026.
Kajian ini mencakup zonasi pelayanan hingga integrasi retribusi sampah dengan layanan air minum (SPAM).
”Laporan akhir kajian transformasi ini ditargetkan rampung pada minggu kedua Mei 2026. Beriringan dengan itu, penyusunan Detail Engineering Design (DED) TPA Punggur juga terus dipercepat,” katanya.
Pemko Batam kini tengah menyiapkan sejumlah paket pekerjaan yang akan segera ditenderkan, meliputi:
- Layanan pengangkutan sampah.
- Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Sistem penagihan retribusi digital.
- Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Salah satu poin krusial dalam transformasi ini adalah penataan ulang titik pembuangan.
Pemko Batam berencana menghapus konsep Tempat Penampungan Sementara (TPS) terbuka yang selama ini dinilai kurang tertata.
”Ke depan, TPS terbuka akan ditutup dan dialihkan ke sistem bak komunal. Kita juga menerapkan digitalisasi sistem pemantauan untuk mengendalikan sampah liar,” tambah Li Claudia.
Li Claudia berharap transformasi pengelolaan sampah yang terintegrasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
”Kita ingin Batam menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Aspek pembiayaan dan pembagian hasil harus transparan dan akuntabel karena ini adalah tanggung jawab kita untuk generasi mendatang,” pungkasnya.
(Kml/EN)
