Aksi Mahasiswa di Bundaran HI Jakarta: Tuntutan yang Tak Dianggap
Pada Jumat (12/6/2026), ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia (UI), menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil dan memperparah kesulitan ekonomi masyarakat.
Aksi tersebut dipicu oleh kenaikan harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax (RON 92) yang naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) sebesar Rp17.000 per liter. Kebijakan ini memicu gelombang protes di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, Solo, dan Semarang.
Mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain:
- Menghentikan pemborosan anggaran APBN
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
- Menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
- Menghentikan militerisme di ranah sipil
- Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak
Meski memiliki tuntutan yang jelas, aksi mahasiswa justru disambut dengan represifitas dari aparat gabungan TNI dan kepolisian. Hal ini membuat situasi di lapangan semakin memanas, dengan terjadinya saling dorong antara mahasiswa dan aparat.
Tidak Ada Respons dari Pejabat Publik
Menurut Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jundi Al Muhandis, tidak ada satu pun pejabat publik yang menemui massa mahasiswa saat berada di Bundaran HI. Bahkan, para mahasiswa disambut dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat.
Represifitas adalah sifat atau tindakan untuk menekan, mengekang, serta menindas. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pengerahan kekuatan atau kekuasaan—seringkali oleh pihak berwenang—yang berlebihan dalam mengendalikan masyarakat hingga menghentikan aksi protes.
Jundi mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah representasi dari kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola ekonomi yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama mahasiswa ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Aksi di Berbagai Daerah
Selain di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM yang mendadak serta menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah.
Di Semarang, mahasiswa dari BEM Universitas Diponegoro (Undip) menyasar DPRD Jateng sebagai titik aksi “Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat”. Meskipun aksi demo dilakukan dari berbagai daerah, Jundi mengatakan bahwa tidak ada satu pun pejabat yang menemui mereka saat di Bundaran HI.
Perubahan Lokasi Aksi
Awalnya, massa rencananya menggelar aksi di kawasan Bundaran HI. Namun, pengadangan oleh aparat gabungan TNI-Polri di kawasan Semanggi hingga Thamrin Nine membuat aksi bergeser dan terkonsentrasi di beberapa titik sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
Penutup
Aksi mahasiswa di Jakarta dan daerah lainnya menunjukkan bahwa isu ekonomi nasional telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Meski aksi ini dihadapi dengan represifitas dari aparat, mahasiswa tetap berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi mereka dan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
