Berita Terkini di Kalimantan Timur
Beberapa berita terkini yang menarik perhatian masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Selasa (28/4/2026), menjadi topik utama. Berikut tiga berita paling populer:
1. Otorita IKN Pastikan Warga yang Tinggal Lama di Bukit Soeharto Tak Digusur
Suasana Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tampak lebih sesak dari biasanya pada Senin (27/4/2026). Diisi oleh peserta hingga tak menyisakan kursi kosong, warga Kelurahan Bukit Merdeka dan Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara hadir dengan raut wajah penuh harap, menyampaikan kegelisahan mereka terkait rencana penertiban di kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto.
Dihadiri oleh pihak-pihak terkait, forum tersebut menjadi wadah penyampaian keresahan warga yang selama ini tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut, terutama terkait rencana penertiban. Menanggapi hal itu, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, menyampaikan permintaan penundaan tersebut telah disepakati oleh pimpinan rapat.
“Pak Ketua DPRD tadi sudah memutuskan bahwa masyarakat meminta penundaan. Kami menghargai itu, namun kami juga meminta dukungan masyarakat yang memahami kondisi lapangan untuk menunjukkan mana bangunan baru atau kebun baru,” ujarnya usai RDP.
Menurut Edgar, langkah tersebut penting agar proses penertiban berjalan tepat sasaran dan tidak menyasar warga yang telah lama bermukim. Ia menegaskan kebijakan penegakan aturan hanya berlaku bagi aktivitas atau bangunan yang muncul setelah penetapan IKN pada 2022.
“Ada batas waktunya. Bangunan baru itu terlihat jelas, terutama yang muncul setelah IKN ditetapkan. Itu yang tidak bisa kami toleransi,” tegasnya.
Sebaliknya, bagi warga lama yang telah menetap di kawasan tersebut, Otorita IKN memastikan tidak akan ada penggusuran. Bahkan, mereka akan menjadi bagian dari masyarakat IKN secara otomatis.
“Kalau mereka benar warga setempat, untuk apa kami gusur? Tidak ada niat ke arah sana. Negara juga memberikan ruang dalam aturan hukum bagi masyarakat untuk tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edgar menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah opsi solusi yang akan dibahas bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait. Di antaranya melalui skema perhutanan sosial, kemitraan konservasi, hingga kemungkinan penyesuaian status kawasan.
Namun demikian, ia menekankan seluruh opsi tersebut tidak bisa diputuskan secara instan dan membutuhkan proses pendataan serta musyawarah bersama masyarakat.
“Kita perlu data yang jelas, karena ini menyangkut kemampuan, keterampilan, dan arah pemberdayaan masyarakat. Semua akan dibahas bersama,” ucapnya.
Terkait usulan enklave (enklab), Edgar menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan langsung Otorita IKN, melainkan akan disampaikan melalui DPRD Kukar kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan.
“Dari situ nanti akan dirumuskan bagaimana mekanisme enklab itu berjalan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan persoalan ini merupakan bentuk keresahan masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini problem masyarakat, tentu juga menjadi problem DPRD. Kami sudah memastikan bersama Otorita IKN bahwa penegakan hukum hanya ditujukan pada bangunan baru, kebun baru, serta aktivitas yang merusak lingkungan,” ujarnya.
Ia menegaskan aktivitas ilegal seperti tambang tanpa izin, pembukaan lahan liar, hingga bangunan baru yang melanggar aturan akan menjadi prioritas penertiban.
“Kalau itu merusak lingkungan, tentu harus ditindak. Kami sepakat itu harus dibersihkan dan dituntaskan,” tegasnya.
Meski demikian, Ahmad Yani memastikan tidak akan ada tindakan represif terhadap masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
“Tidak ada masyarakat yang diusir, tidak ada intimidasi. Yang kita sikapi adalah pelanggaran baru. Itu sudah jelas,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya solusi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Beberapa opsi yang dibahas dalam RDP antara lain pengembangan perhutanan sosial, kemitraan konservasi, hingga potensi pariwisata berbasis kehutanan.
“Kita ingin ada solusi yang memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ini harus berjalan beriringan,” ungkapnya.
Ahmad Yani menambahkan bahwa sebagian besar warga yang hadir dalam RDP merupakan masyarakat yang kini masuk wilayah IKN, namun masih merasa menjadi bagian dari Kukar. RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, dengan melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah daerah, Otorita IKN, maupun masyarakat.
“Makanya mereka datang ke DPRD Kukar, menyampaikan keluh kesahnya. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk menjembatani,” pungkasnya.
2. Sosok Hijrah Mas’ud, Adik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang Diberhentikan dari Jabatan TGUPP
Isu dinasti politik dalam pemerintahan daerah kembali menjadi sorotan publik, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud diketahui sempat menunjuk adiknya sendiri, Hijrah Mas’ud, sebagai pejabat dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov Kaltim.
TGUPP bertugas membantu gubernur dalam merumuskan, memantau, serta mengevaluasi kebijakan dan program prioritas agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Namun, setelah sorotan publik terkait isu dinasti politik mencuat, Rudy Mas’ud kemudian menghentikan penugasan Hijrah Mas’ud dari jabatan tersebut.
Profil Hijrah Mas’ud
Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Hijrah Mas’ud merupakan anak dari pasangan Haji Mas’ud dan Syarifah Ruwaidah Al Qadri. Ia berasal dari keluarga yang memiliki sejumlah anggota yang menempati jabatan strategis di Kalimantan Timur.
Beberapa di antaranya adalah:
* Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur
* Rahmad Mas’ud, Wali Kota Balikpapan
* Syahariah Mas’ud, anggota DPRD Kalimantan Timur
* Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur
* Abdul Gafur Mas’ud, mantan Bupati Penajam Paser Utara yang pernah tersangkut kasus korupsi
Hijrah Mas’ud diketahui memiliki suami bernama dr. Ifransyah Fuadi, Sp.PD, yang menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Beriman Balikpapan. dr. Ifransyah Fuadi dilantik oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud pada 20 Maret 2023.
Dari sisi pendidikan, Hijrah Mas’ud menyandang gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.) dan Magister Administrasi Rumah Sakit (M.A.R.S.). Ia sempat ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) atau Tim Ahli Gubernur pada awal Maret 2026. Namun, ia diberhentikan pada Senin (27/4/2026), sehingga masa jabatannya tidak genap satu bulan.
Selain itu, ia juga tercatat menjabat sebagai Dewan Penasihat Puteri Muslimah Kalimantan Timur.
Penjelasan Rudy Mas’ud
Melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudyMas’ud, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf terkait polemik yang muncul akibat pernyataannya yang dinilai menimbulkan persepsi kurang tepat. Ia mengakui pernyataannya sempat menimbulkan kegaduhan, termasuk karena dikaitkan dengan pihak lain di tingkat nasional.
“Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya,” ujarnya.
Rudy menegaskan tidak memiliki maksud untuk membandingkan atau membawa pihak mana pun dalam konteks yang tidak semestinya. Ia juga memastikan telah menghentikan penugasan Hijrah Mas’ud dari jabatan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk menghindari keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan.
“Termasuk Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP),” tegasnya.
Selain itu, ia menyatakan akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan pemerintah daerah dapat diawasi secara bersama. Ke depan, Rudy berjanji akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik serta lebih fokus pada prioritas pembangunan di Kalimantan Timur.
“Mohon doa dan dukungan untuk melanjutkan program-program dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
3. Qari Asal Kaltim, Imranul Karim Juara MTQ Internasional 2026 di Rusia, Kalahkan 30 Negara
Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional. Qari asal Kalimantan Timur, Imranul Karim, berhasil meraih juara pertama pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional 2026 yang berlangsung di Kazan, Rusia, 22–25 April 2026. MTQ adalah kompetisi membaca Al-Qur’an dengan kaidah tajwid dan seni tilawah yang ketat, diikuti peserta dari 30 negara.
Kemenangan Imranul menjadi kebanggaan nasional karena ia mampu mengungguli qari dari negara-negara dengan tradisi tilawah kuat seperti Mesir, Iran, Turki, dan Malaysia.
“Kemenangan ini sangat prestisius mengingat Imranul berhasil mengungguli puluhan peserta dari 30 negara,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum LPTQ Kaltim, Sri Wahyuni, di Samarinda, Minggu (26/4/2026).
Persaingan Ketat
Sri Wahyuni menjelaskan, dari total 30 negara peserta, persaingan berlanjut hingga babak final yang menyisakan delegasi dari lima negara. Imranul Karim yang mewakili Indonesia tampil menonjol di Cabang Tilawah atau seni baca Al Quran dengan raihan skor nyaris sempurna. Pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan pesaing kuat dari Iran dan negara lainnya.
“Kemenangan Imranul Karim di Rusia adalah kebanggaan bagi Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Qari Langganan Juara
Sri Wahyuni menyebut keberhasilan tersebut bukan hal mengejutkan. Menurut dia, Imranul Karim selama ini dikenal sebagai qari yang kerap menorehkan prestasi di berbagai kompetisi. Sebelumnya, pada awal 2025, Imranul juga sukses meraih gelar juara dalam ajang internasional yang digelar di Jakarta.
Selain Imranul, delegasi Indonesia lainnya dari Kalimantan Timur, Jumarlin, juga turut memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional setelah sebelumnya meraih juara kedua pada kompetisi di Kroasia.
Imranul Karim Ucapkan Syukur
Imranul Karim menyampaikan rasa syukur atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Timur. “Alhamdulillah, saya mendapatkan rahmat yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Rudy Mas’ud, Bapak Wakil Gubernur Seno Aji, ibu sekda, LPTQ, dan seluruh masyarakat yang telah mendoakan. Gelar ini saya persembahkan untuk Kaltim dan Indonesia,” ucapnya.
LPTQ Kaltim akan Perkuat Pembinaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui LPTQ menegaskan akan terus meningkatkan intensitas pembinaan qari dan qariah. Keberhasilan Imranul Karim dan Jumarlin dinilai menjadi bukti bahwa pola pelatihan berkelanjutan di Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global. Dengan hasil ini, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pengembangan seni baca Al Quran terbaik di dunia.
