Inflasi Kepri Disebut Terendah, Tito Minta Minta Walko Batam Gas Pol Operasi Pasar

Inflasi Kepri
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyalami Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai Rakor Pengendalian Inflasi Nasional di Balairung Wan Seri Beni, Kompleks Perkantoran Pemprov Kepri, Senin (9/3/2026). (Foto: Ist)

Patrolmedia, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi terkait inflasi Kepri yang dinilai terendah di tingkat nasional menjelang lebaran 2026.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Nasional di Balairung Wan Seri Beni, Kompleks Perkantoran Pemprov Kepri, Senin (9/3/2026).

Tito mengungkap berdasarkan data hingga Februari 2026, inflasi nasional tercatat berada di angka 4,76 persen. Sementara itu, Kepri menunjukkan performa yang jauh lebih stabil.

“Adapun inflasi di Kepri berada di angka 3,45 persen, yang menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara nasional,” ujar Tito.

Meski Kepri mencatatkan angka yang baik, Tito mengingatkan agar seluruh kepala daerah tetap waspada.

Pasalnya, hari besar keagamaan biasanya memicu lonjakan permintaan masyarakat yang berisiko melambungkan harga kebutuhan pokok.

Ia menegaskan bahwa inflasi adalah kerja kolektif yang harus dikendalikan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.

“Inflasi harus kita kendalikan bersama. Daerah perlu melakukan langkah konkret seperti operasi pasar, inspeksi pasar, serta memperkuat kerja sama antardaerah agar harga kebutuhan pokok tetap stabil,” tegas eks Kapolri tersebut.

Guna memastikan stabilitas pangan, Mendagri mengeluarkan sejumlah instruksi bagi para kepala daerah:

Perkuat Koordinasi: Kepala daerah diminta merangkul Forkopimda, distributor, asosiasi pengusaha, hingga pengelola pasar.

Jamin Pasokan: Memastikan stok barang tetap tersedia agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.

Intervensi Pasar: Jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar, pemerintah daerah wajib melakukan intervensi segera.

Gerakan Pasar Murah: Menginstruksikan pelaksanaan pasar murah secara masif sebagai solusi jangka pendek bagi masyarakat.

“Diminta kepada kepala daerah memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Jika terjadi kenaikan harga, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui gerakan pasar murah,” pungkasnya.

 

Editor: Erwin Syahril