Patrolmedia.co.id, Solok – Bupati Solok Epyardi Asda dilaporkan ke Ombudsman RI oleh Kuasa Hukum PT Nabel Utama Karya (NUK), Kantor Hukum Syafardi Atmaja, SH, MH atas dugaan maladministrasi, Kamis (11/11/2021).
Sebelumnya, orang nomor satu di Kabupaten Solok itu juga dilaporkan PT NUK ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power pada Selasa (9/12/2021).
2 pelaporan yang diadukan PT NUK itu buntut dari penolakan Bupati Epyardi membayar sisa kontrak proyek pembangunan Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Arosuka, Kabupaten Solok yang sudah rampung dikerjakan.
“Laporan terkait maladministasi ini sudah diterima staf Ombudsman RI, Zainal, tinggal menunggu di proses,” ujar Syafardi, saat dikonfirmasi Patrolmedia.co.id, Jum’at malam (12/11/2021).
Pernah Disetop, Kini Bupati Epyardi Kembali Reklamasi Danau Singkarak
Syafardi menegaskan, Epyardi dilaporkan sebagai lanjutan dari somasi yang dilayangkan pihaknya beberapa waktu lalu.
Menurutnya laporan ke Ombudsman itu, lantaran Epyardi Asda secara pribadi dan jabatannya, diduga maladministrasi menolak sisa kontrak proyek THKW.
“Bupati (Epyardi Asda) menolak pembayaran sisa proyek THKW. Penolakan ini tidak hanya secara lisan, tapi juga dikuatkan dengan bukti dokumen dari dinas terkait,” ungkapnya.
Syafardi menegaskan, pihaknya juga memiliki bukti dokumen berupa surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok nomor 650/720/PUPR-2021, perihal klarifikasi dari somasi yang dilayangkan Kantor Hukum Syafardi Atmaja, SH, MH & Partners, pada Jumat 5 November 2021.
“Surat yang dikirim PUPR Pemkab Solok ini berisi 6 poin. Kesimpulan surat itu tetap harus ada izin prinsip dari Bupati Epyardi untuk pembayaran sisa kontrak,” jelas Syafardi.
Berita terkait:
Proyek THKW Tak Dibayar, Dodi Hendra: Iklim Investasi di Kabupaten Solok Bisa Terganggu
Bupati Solok Epyardi Asda Dilaporkan ke KPK
Penulis: Niko Irawan
Editor: Erwin Syahril
