Patrolmedia, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan penerapaan mandatori bahan bakar B50 hingga pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage cadangan minyak skala besar.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.
“Bapak Presiden menanyakan kesiapan implementasi E20 hingga B50 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita. Untuk B50, ini adalah kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM,” kata Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026), dilihat dari siaran Sekretariat Presiden.
Rapat terbatas tersebut membahas perkembangan ekonomi global, isu geopolitik, serta kesiapan berbagai sektor strategis seperti BUMN, pertanian, dan energi.
Bahlil mengatakan, akselerasi program bahan bakar nabati ini sangat krusial mengingat dinamika geopolitik dunia yang sulit diprediksi.
Selain mendorong penggunaan energi terbarukan, pemerintah juga fokus mengamankan pasokan minyak mentah impor melalui pembangunan storage di sejumlah titik di Pulau Sumatera.
Saat ini daya tampung pasokan minyak nasional masih terbatas. Melalui proyek baru ini, pemerintah menargetkan kapasitas penyimpanan awal meningkat di atas 20 hari, lalu naik bertahap hingga 60 hari.
“Tahun ini kita mulai cek lokasinya. Kita mempertimbangkan aspek keamanan, baik potensi bencana gempa maupun keamanan lokal. Target kita mendekati standar minimum dunia, yaitu 90 hari atau tiga bulan,” jelasnya.
Bahlil juga melaporkan strategi penguatan neraca perdagangan nasional sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah kini mendorong ekspor komoditas ke negara tujuan seperti Jepang dan Eropa dilakukan secara langsung (direct export) dari Indonesia.
“Jadi kalau kita mau ekspor ke Jepang, mau ekspor ke Eropa, sekarang kita lagi mendorong untuk langsung dari negara kita ke negara tujuannya,” pungkas Bahlil. (Iyan)
