Pemerintah Terapkan Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Ilegal di Batam

Menkeu Sri Mulyani memimpin ekspos hasil tangkapan Bea Cukai Batam dan DJBC Kepri di pelabuhan Batu Ampar Batam, Selasa 15 Januari 2019. (Foto: Patrolmedia/Erwin)
Panbil Mall
Penertiban impor, cukai dan ekspor ilegal di Batam merupakan lanjutan dari Program Sinergi PICE-BT yang dideklarasikan sejak 2017 lalu. (Foto: Patrolmedia/Erwin)

Dalam menjalankan program nasional, kata Sri, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea dan Cukai bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.

“Selama ini sinergi yang kita lakukan berdampak positif dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia, itu sudah dimulai dari tahun 2017,” katanya.

Hasil capaian PICE-BT, lanjut Sri, telah berkontribusi langsung terhadap importasi dan penerimaan negara.

Disebutkan, penurunan entitas importir berisiko tinggi sebesar 46%, kenaikan tax base sebesar 62%, dan peningkatan jumlah akumulasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar 47%.

Selain itu, adanya perbaikan lingkungan strategis seperti perbaikan kepatuhan importir, kualitas data, perdagangan sehat, efisiensi dan momentum pertumbuhan industri nasional.

“Ini juga berimplikasi terhadap penurunan peredaran rokok ilegal. Hasil survei terakhir UGM menunjukkan peredaran rokok ilegal di pasaran turun dari 12,14% menjadi 7,04%,” paparnya.

Disebut juga pada melaksanakan penertiban di Batam, Pesisir Timur Sumatera dan Selat Malaka, pemerintah menyusun 11 langkah strategis dalam 3 tema besar yakni Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan, serta Operasi Bersama (Joint Operation).