Patrolmedia, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat validasi data penerima MBG (Makan Bergizi Gratis).
Langkah ini diambil demi memastikan program andalan tersebut tepat sasaran dan merata ke seluruh kelompok yang membutuhkan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan proses validasi ini digodok lewat rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Mulai dari jajaran wakil menteri, direktur jenderal dari Kemendikdasmen, Kemenag, Kemendukbangga, Kemendagri, Kemensos, hingga mendapat sokongan penuh dari Kantor Staf Presiden (KSP).
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” kata Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026), dikutip dari laman BGN.
Proses verifikasi di lapangan, lanjut Sony, melibatkan sinergi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.
Petugas menyisir dan mencocokkan data kelompok sasaran. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa PAUD hingga SMA/SMK, hingga para santri di pondok pesantren.
Demi menjaga transparansi, BGN kini membuka akses data kepada publik. Masyarakat dan stakeholder terkait bisa mengecek hasil validasi di laman dasbor validasidatapm.bgn.go.id.
Sony pun mengimbau para kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk proaktif mengecek data di wilayahnya masing-masing.
BGN juga membuka ruang aduan bagi masyarakat yang mendapati warga sasaran belum terdaftar dalam program penerima MBG ini.
“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466,” tegas Sony.
Sony tak menampik, data yang digunakan saat ini merupakan hasil pendataan awal periode Mei-Juli 2024.
Kala itu, pengumpulan data mengandalkan peran Babinsa secara berjenjang hingga tingkat Kodam, sebelum diserahkan ke tim persiapan MBG.
Ia blak-blakan mengakui bahwa pada masa awal pembentukan, BGN menghadapi keterbatasan yang cukup berliku.
Selain belum mengantongi dukungan anggaran operasional, jumlah personel yang terbatas membuat koordinasi formal antarinstansi belum berjalan maksimal.
Namun kini, BGN optimistis fondasi data penerima manfaat akan jauh lebih akurat hingga level desa dan kelurahan berkat kolaborasi kuat antarkementerian serta partisipasi aktif masyarakat.
Data yang valid ini dipastikan menjadi kunci agar Program MBG berjalan tepat, merata, dan berkelanjutan.
(Ipl/Ft)
