Reog Balon Carnival Ponorogo: Tradisi Lebaran yang Dihelat dengan Cara Aman
Langit Ponorogo akan segera dihiasi oleh keindahan 44 balon udara tanpa awak dalam acara Reog Balon Carnival yang diselenggarakan pada Minggu, 29 Maret 2026. Acara ini bukan sekadar festival, melainkan sebuah upaya pelestarian tradisi masyarakat Ponorogo yang setiap Lebaran menerbangkan balon udara. Namun, kali ini, tradisi tersebut diwadahi dalam sebuah kegiatan yang lebih terstruktur dan aman.
Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, menjelaskan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi, bahkan melebihi kuota yang ditetapkan. Awalnya, direncanakan setiap kecamatan mengirim satu perwakilan, sehingga total ada 21 peserta lokal. Namun, jumlah tersebut kemudian dibatasi menjadi 24 peserta lokal yang akan dinilai. Selain itu, terdapat 20 peserta dari Wonosobo yang akan turut memeriahkan acara sebagai peserta eksebisi.
Penilaian dalam Reog Balon Carnival ini mencakup berbagai aspek, seperti keindahan, kekompakan tim, dan kesesuaian tema. Lokasi festival akan bertempat di lapangan motor cross Jurang Gandul. Peserta diharapkan hadir di lokasi sekitar pukul 04.00 pagi, dan balon udara tanpa awak akan mulai diterbangkan dengan cara diikat pada pukul 05.00 pagi.
Inisiatif penyelenggaraan festival ini berawal dari kepedulian terhadap kebiasaan masyarakat yang seringkali menerbangkan balon udara secara liar. Kapolres Ponorogo, bersama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga (Disbudparpora), berinisiatif menciptakan wadah bagi para penggemar balon udara. Tujuannya adalah untuk menyalurkan hobi ini secara positif, sekaligus mengurangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penerbangan balon udara liar. Bahaya tersebut meliputi gangguan terhadap penerbangan sipil, risiko kebakaran akibat tersangkut pada jaringan listrik PLN, serta potensi kerugian properti jika balon jatuh di pemukiman warga.
Reog Balon Carnival yang digelar oleh Polres dan Pemkab Ponorogo ini merupakan wujud komitmen untuk menjaga tradisi Lebaran di Kabupaten Ponorogo agar tetap lestari, namun dengan pendekatan yang lebih modern, aman, dan tertib. Melalui festival yang diadakan di Sirkuit Jurang Gandul, Kecamatan Babadan, masyarakat diajak untuk menyalurkan kreativitas mereka tanpa harus menerbangkan balon udara secara liar atau menggunakan petasan yang berisiko tinggi.
Program Arus Balik Gratis: Bantu Warga Ponorogo Kembali ke Perantauan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran, tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap warga perantauan yang hendak kembali ke tempat tinggal mereka setelah merayakan Lebaran. Sebanyak 150 warga diberangkatkan menuju Bekasi menggunakan tiga armada bus. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Ponorogo dan inisiatif swadaya dari warga yang tergabung dalam panitia Sedulur Warok Ponorogo Bekasi.
Pemberangkatan arus balik gratis ini dimulai dari depan Paseban Alun-alun Ponorogo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 27 Maret 2026. Acara pelepasan dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, didampingi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membantu warganya kembali ke perantauan dengan cara yang aman dan terjangkau.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, Riza Fitria, menjelaskan bahwa Pemkab Ponorogo memfasilitasi satu armada untuk mudik gratis dan satu armada untuk balik gratis. Tambahan dua armada bus lainnya merupakan hasil swadaya dari panitia Sedulur Warok Ponorogo Bekasi.
“Baliknya tetap gratis 1. Yang dari warga Bekasi, dibarengkan hari ini semua,” ujar Riza Fitria.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Ponorogo sebenarnya berencana untuk memfasilitasi program mudik dan balik gratis secara rutin setiap tahun. Namun, realisasinya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Pada tahun sebelumnya, program ini dapat menyediakan empat armada. Namun, untuk Lebaran 2026, karena keterbatasan anggaran, hanya dua armada yang dapat disediakan. Satu armada diperuntukkan bagi mudik gratis, sementara satu armada lainnya untuk balik gratis yang diberangkatkan pada hari itu.
Meskipun terbatas, Pemkab Ponorogo berharap program mudik dan balik gratis ini dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan beban masyarakat yang berada di perantauan. Perkiraan waktu tempuh menuju Bekasi adalah sekitar 8 hingga 9 jam, namun pada hari pemberangkatan tersebut, diperkirakan akan ada lonjakan penumpang yang berpotensi menyebabkan keterlambatan.
Seleksi Sekda Ponorogo Disorot: Tuntutan Transparansi dan Obyektivitas
Proses seleksi terbuka (seleter) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo telah memasuki tahap akhir dengan diumumkannya tiga kandidat teratas. Namun, proses ini tidak luput dari perhatian dan sorotan anggota DPRD Ponorogo, Sunarto. Ia menekankan pentingnya transparansi dan obyektivitas dalam setiap tahapan seleksi.
Tiga Besar Kandidat Sekda Ponorogo
Seleksi Sekda Ponorogo dilaporkan telah mencapai babak akhir. Panitia Seleksi (Pansel) Jawa Timur telah mengumumkan hasil tiga besar kandidat berdasarkan pengumuman nomor: 13/PANSEL/KAB-PO/2026 tentang hasil akhir seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kabupaten Ponorogo tahun 2026.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, tiga besar calon Sekda Ponorogo adalah:
* Agus Sugiharto (Kepala BPPKAD & Plt Sekda)
* Henry Indrawardhana (Kepala DPPKB)
* Masun (Kepala Pelaksana BPBD dan Plt Kepala Dinas Sosial P3A)
Sementara itu, Imam Bashori, yang sebelumnya masuk dalam empat besar, tidak berhasil lolos pada tahap uji gagasan dan wawancara.
Sorotan DPRD Ponorogo
Anggota DPRD Ponorogo, Sunarto, secara tegas menyatakan bahwa seleksi Sekda tidak boleh hanya dijadikan sebagai formalitas semata, melainkan harus mengedepankan transparansi. Ia mengingatkan Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, bahwa siapapun yang akan dipilih harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan obyektif, tanpa adanya unsur pesanan, tendensi, atau pengaruh dari pihak manapun.
Meskipun Plt Bupati memiliki hak prerogatif dalam memilih, Sunarto menekankan pentingnya untuk tidak mengesampingkan obyektivitas. Ia berharap agar calon yang terpilih benar-benar merupakan individu terbaik, yang proses pemilihannya bebas dari desakan atau pengaruh eksternal.
Lebih lanjut, Sunarto menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam setiap pengumuman hasil seleksi. Menurutnya, akan jauh lebih baik jika publik juga mengetahui perolehan nilai tes dari masing-masing kandidat saat pengumuman tiga besar. Hal ini merupakan bagian integral dari proses seleksi terbuka, di mana masyarakat berhak untuk mengetahui hasil penilaian para kandidat.
Momentum pemilihan Sekda baru ini dianggap sebagai momen krusial bagi Pemkab Ponorogo, khususnya Plt Bupati Lisdyarita, untuk menunjukkan kepada masyarakat adanya perubahan paradigma pasca peristiwa hukum yang pernah terjadi sebelumnya. Sunarto berpendapat bahwa pemilihan Sekda baru harus menjadi titik balik, bukan sekadar kelanjutan dari pola lama. Ia menekankan bahwa jika cara berpikir masih sama dengan sebelumnya, maka tidak akan ada perbedaan berarti dan perlu ada perubahan sistem yang fundamental.
Sunarto juga menyayangkan beredarnya kabar mengenai pernyataan dari Kepala BKD Jawa Timur dalam sebuah forum yang menyebutkan bahwa proses seleksi Sekda Ponorogo hanya sebatas formalitas. Pernyataan ini perlu diklarifikasi, karena jika memang hanya formalitas, mengapa proses seleksi terbuka tetap dilanjutkan.
Sorotan ini disampaikan oleh Sunarto, yang bersama rekannya, Isnani, kerap mendapat pertanyaan dari warga mengenai proses seleksi Sekda, termasuk perihal nilai tes yang tidak diumumkan. Ia menegaskan kembali intinya, yaitu seleksi Sekda harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak hanya sekadar formalitas.
