Patrolmedia, Jakarta – Pemerintah berencana membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.
Badan ini disiapkan untuk menjadi ujung tombak dalam mengelola ekosistem gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wacana itu dibahas dalam diskusi bersama yang digelar Presiden Prabowo dengan para pakar dari berbagai universitas dan BRIN di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“Salah satu yang terpenting tadi dipertimbangkannya pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, di Istana.
Faisal menyebut status badan baru tersebut masih terus dikaji bersama Mensesneg dan Seskap.
Pilihannya, apakah bakal berada di bawah kementerian atau menjadi lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
Strategi Cegah Kebakaran Gambut
Selain pembahasan lembaga baru, pemerintah menyiapkan langkah cepat pemadaman api di lapangan.
Salah satunya dengan memperkuat Satgas Darat dan melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api.
Secara teknis, kata Teuku, penanganan karhutla di daerah akan memanfaatkan teknik pengeboran dangkal.
Air lalu dipompa pakai alat portable yang bisa memadamkan api sampai radius 200 meter dari titik bor.
“Lahan gambut juga tidak boleh dibiarkan terbuka tanpa vegetasi agar tidak terjadi penguapan yang memicu kebakaran,” kata Faisal.
Ia menambahkan, tinggi permukaan air gambut wajib dijaga agar tidak turun lebih dari 40 centimeter dari permukaan tanah.
“Jika kondisi memungkinkan, BMKG siap menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memancing hujan di area rawan,” pungkasnya.
(Ipl/EN)
