Penundaan Pemotongan Kabel Udara di Bandung: Antara Kesiapan Infrastruktur dan Kelancaran Layanan Publik
Pemerintah Kota Bandung dihadapkan pada dilema krusial dalam upaya penertiban kabel udara telekomunikasi. Rencana pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika yang semula dijadwalkan pada awal Juni 2026 terpaksa ditunda. Keputusan ini diambil bukan karena penolakan terhadap program penataan kabel, melainkan kekhawatiran mendalam akan terganggunya layanan internet dan publik secara luas. Akar masalahnya terletak pada ketidaksiapan mayoritas penyedia layanan internet (ISP) untuk bermigrasi ke infrastruktur bawah tanah.
Latar Belakang Program dan Pelaksanaan Awal
Penertiban kabel udara merupakan bagian integral dari program Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT) Kota Bandung. Program ini telah disosialisasikan sejak lama dan dijadwalkan berlangsung secara bergiliran di 35 ruas jalan lainnya setelah Jalan Asia Afrika. Pada hari yang ditentukan, puluhan petugas dari berbagai instansi pemerintah kota, aparat keamanan, serta perwakilan dari ISP telah berkumpul di sekitar Simpang Lima Asia Afrika sejak pagi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang turut hadir di lokasi, melakukan diskusi langsung dengan perwakilan ISP, termasuk dari asosiasi seperti APJII dan Apjatel. Diskusi tersebut mengerucut pada kesimpulan bahwa pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika berpotensi besar menimbulkan gangguan layanan publik yang signifikan.
Keputusan Penundaan dan Pergeseran Fokus
Menimbang potensi dampak negatif tersebut, Wali Kota Farhan memutuskan untuk membatalkan pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika. “Karena akan mengganggu pelayanan publik, kalau dipaksakan. Jadi kita pindah ke yang sudah siap. Yang sudah siap di Jalan Merdeka,” ujar beliau dengan nada prihatin. Selanjutnya, bersama tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung serta PT Bandung Infra Investama (BUMD pelaksana program IPT), beliau bergeser ke Jalan Merdeka untuk melanjutkan agenda pemotongan kabel.
Di Jalan Merdeka, Wali Kota Farhan menjelaskan bahwa pemotongan tetap dilanjutkan karena jalur tersebut telah dipastikan kesiapannya, termasuk backup sistem yang memadai. “Kita lanjutkan pemotongan, karena beberapa jalur pertama tadi belum berhasil. Kita masuk jalur kedua, yang sudah dipastikan pemotongannya tidak akan mengganggu pelayanan publik, tidak akan kena blackout. Jadi, ini sudah selesai backupnya,” terangnya.
Kendala Teknis dan Kesiapan Migrasi
Penundaan pemotongan di Jalan Asia Afrika disebabkan oleh fakta bahwa dari total 39 operator telekomunikasi yang beroperasi di kawasan strategis tersebut, hanya 18 yang dinilai siap untuk melakukan migrasi ke kabel bawah tanah. “Jadi ada 21 yang belum siap, makanya tadi Ketua Umum Apjatel nasional langsung datang. Kalau saya sih tadinya mau main potong saja, tapi pertimbangan saya bukan apakah operator siap atau enggak, tapi masalahnya backup-nya ternyata belum siap,” ungkap Wali Kota.
Pertimbangan utama dalam penundaan ini adalah untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, terutama di Jalan Asia Afrika yang menjadi pusat aktivitas perbankan dan juga krusial untuk proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bergantung pada akses internet. “Kami tidak mau main potong, tapi ternyata layanan publik terganggu. Ada beberapa hal krusial, yang sangat penting, yang kita perhatikan. Salah satunya layanan perbankan dan untuk memastikan jaringan online untuk SPMB tetap berjalan,” tegasnya.
Sebagai regulator, Pemkot Bandung tetap berkomitmen untuk menertibkan kabel udara. Namun, prosesnya harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan agar tidak terjadi blackout layanan publik. Wali Kota Farhan telah mendorong agar pihak ISP dan PT BII menjadwalkan ulang pemotongan kabel di Jalan Asia Afrika, dengan tenggat waktu yang disepakati bersama berdasarkan kesiapan operator.
Pelaksanaan di Jalan Merdeka dan Dampak yang Terjadi
Meskipun pemotongan di Jalan Asia Afrika ditunda, pelaksanaan program IPT di Jalan Merdeka pada Selasa, Juni 2026, justru menimbulkan gangguan internet (blackout) di sepanjang jalan tersebut. Diperkirakan, 17 operator telekomunikasi mengalami gangguan layanan yang berdampak pada pelanggan mereka. Pemotongan dilakukan dari perempatan Jalan Aceh hingga pertigaan Jalan Lembong.
Sony Setiadi, Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (Cifo), membenarkan kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa banyak perusahaan penyedia layanan internet, termasuk Cifo, mengalami pemutusan akses. “Operator yang terdampak termasuk Cifo. Ya kabelnya kan diputus, mati semua. Bukan yang di Asia Afrika ternyata yang dipotong itu,” ujarnya.
Sony mengungkapkan kekagetannya karena pemotongan justru terjadi di Jalan Merdeka, padahal diskusi dengan BII untuk penataan kabel di Asia Afrika masih berlangsung. “Jadi jangar saya, Pak Wali Kota itu menyuruh kami dengan BII bikin target kapan (kabel udara di Jalan Asia Afrika) itu bisa turun, tapi ini (kabel udara di Jalan Merdeka) tiba-tiba dipotong sepihak. Jadi kami itu, aduh gimana ya? Ini kan potensi kerugian sudah jelas ada, kan itu mati,” keluhnya.
Kerugian Materi dan Potensi Gangguan Jangka Panjang
Pemotongan kabel udara di Jalan Merdeka menyebabkan kerugian materi yang cukup besar bagi para operator telekomunikasi. Sony memperkirakan kerugian dari sisi klien di kawasan tersebut mencapai hampir Rp 250 juta, belum termasuk potensi hilangnya pelanggan. Operator besar seperti Telkom, Iforte, Biznet, dan CGS, serta belasan operator lainnya, turut terdampak.
Perkiraan gangguan internet di Jalan Merdeka bisa berlangsung lebih dari seminggu. Kondisi ducting bawah tanah yang belum memadai juga berpotensi memperpanjang durasi gangguan hingga hampir sebulan, mengingat proses penarikan kabel baru dan persiapan aksesoris membutuhkan waktu. “Ya sampai kami bisa menarik kabel baru lewat bawah, mati saja terus. Kami harus menyiapkan kabelnya, aksesorisnya, jadi proses pemotongan mendadak seperti ini ya fatal buat kami. Itu sudah pasti loss, karena kan estimasi matinya bisa lebih dari seminggu,” jelas Sony.
Permintaan Penundaan dan Langkah Operator
Menyikapi kejadian di Jalan Merdeka, para operator telekomunikasi meminta agar penertiban kabel udara di ruas jalan lainnya ditunda terlebih dahulu. Mengingat jadwal penertiban yang telah ditetapkan berlangsung hingga 18 Juni 2026 di 36 ruas jalan, operator khawatir akan terjadi pemutusan kabel secara beruntun. “Itu yang berusaha kita cegah, jangan sampai besok ada pemutusan lagi. Soalnya, kalau (pemotongan kabel di Jalan Merdeka) ini saja sudah berdampak cukup vital, terus ada yang diputus lagi, ini pemerintah memang posisinya sudah enggak bisa bernegosiasi,” tegas Sony.
Perwakilan operator bahkan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, agar pemotongan kabel udara di Bandung tidak dilakukan sebelum proses migrasi ke kabel bawah tanah benar-benar siap.
Meskipun mendukung program penataan kabel, para operator menyatakan kesiapan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum jika pemotongan kabel udara terus dilakukan tanpa pertimbangan yang adil dan matang. “Kami enggak pernah melawan, tapi kalau dimatikan terus kayak gini, mau enggak mau kami harus berdiri, karena ini menyangkut hidup kita,” pungkas Sony.
